Wacana Dinas Pendidikan bersama Internasional Organitation For Migration (IOM) untuk menyekolahkan anak dari warga Imigran atau pengungsi di Pekanbaru, mulai menuai pro kontra. Sebab menurut aturannya, para imigran tidak boleh keluar dari tempat penampungannya diluar waktu yang sudah ditentukan/

Menanggapi ini , kepala Dinas  Kota Pekanbaru, Abdul Jamal menjelaskan   pendidikan untuk imigran masih wacana, Itupun jika walikota mengizinkan dan semua pihak menyetujui termasuk rudenim yang mewakili Menkumham di Pekanbaru.

Lanjut Jamal Dinas Pendidikan  hanya nenyiapkan fasilitas karena  sebenarnya yang lebih bertanggungjawab adalah Kesbangpol.. Karena itu sebelum program ini direalisasikan dinas Pendidikan Peknbaru akan menunggu  rekomendasi dari Kesbangpol kota Pekanbaru.

Supaya kebijakan disdik tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.. 

Jamal juga menjelaskan rencana Dinas Pendidikan ini merupakan  tindak lanjut dari pertemuan di Jogja yang juga dihadiri oleh walikota yang digelar Kemenkumham dan kemendikbud, Program yang sama juga sudah  berlangsung satu tahun di kota medan.

Sebelumnya program Dinas pendidikan Kota Pekanbaru mendapat tanggapan dari Kepala Rumah Detensi Imigran (Rudenim) Pekanbaru, Junior Sigalingging.

Menurutnya ,tak sekedar membantu dalam menyediakan fasilitas saja, Pemerintah Kota Pekanbaru juga disarankan untuk berkoordinasi dengan pihak Kementrian Dalam Negeri, guna mendapatkan status hukum yang jelas, serta regulasi petunjuk teknis tentang bagaimana melaksanakan rencana tersebut dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Pasal 125 tahun 2016, Rudenim juga memiliki tugas  mengawasi para warga pengungsi, baik dari mulai ia ditemukan, mengawasinya di dalam tempat penampungan, dan mengawasi aktivitas diluar tempat penampungan.(DS)