Menteri PANRB: Pelayanan Publik Tetap WFO 100 Persen
Senin, 15-04-2024 - 09:36:16 WIB
Foto : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas
TERKAIT:
   
 

JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengeluarkan ketentuan mengenai pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024.

Ketentuan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) di seluruh instansi pemerintah.

Anas, dalam siaran persnya mengatakan bahwa pengaturan ini dilakukan untuk memperkuat manajemen arus balik Lebaran. Ia menekankan, WFH dan WFO diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

“Untuk instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, WFO tetap diterapkan optimal sebesar 100 persen. Adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, WFH bisa dijalankan maksimal/paling banyak 50 persen dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing,” ujar Anas.

Anas mencontohkan, instansi yang langsung berkaitan dengan masyarakat tetap WFO 100 persen, seperti bagian kesehatan, keamanan dan ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi dan distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar.

“Jadi untuk pelayanan yang langsung ke publik, akan tetap berjalan optimal sesuai arahan Presiden Jokowi yang menginginkan kinerja pelayanan publik selalu excellent dalam segala situasi,” ujarnya.

Menteri PANRB mengatakan, instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen di antaranya adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya.

“Instansi yang berkaitan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan bisa WFH maksimal/paling banyak 50 persen. Artinya bisa 40 persen, 30 persen, dan sebagainya, yang diatur oleh PPK di masing-masing instansi. Contohnya bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” ujarnya.

Anas memaparkan, pemerintah sebelumnya teIah menetapkan libur dan cuti bersama Lebaran 2024 (Idulfitri 1445 H) sebanyak 6 hari. Ditambah dengan libur akhir pekan yang sebanyak 4 hari; maka total mencapai 10 hari.

“Dengan antusiasme mudik yang luar biasa besar, karena ditopang aksesibilitas yang semakin baik di berbagai penjuru tanah air, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Sehingga arus balik bisa semakin lancar, tidak ada penumpukan yang menimbulkan kemacetan panjang,” ujarnya.

Anas mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO tersebut.

“Terima kasih atas masukan dari Polri dan Kementerian Perhubungan,“ ujarnya.

Lebih lanjut, Anas mengimbau agar seluruh instansi pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi.

“Jangan sampai libur Lebaran mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan,” ujarnya.

Selain itu, Anas juga meminta instansi pemerintah untuk membuka media konsultasi maupun pengaduan, termasuk untuk pelayanan selama libur Lebaran.

“Sehingga tercipta kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah. Publik juga bisa menyampaikan pengaduan ke portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat bila menemukan pelayanan publik yang kurang optimal, termasuk selama musim libur Lebaran,” katanya. (rls/pri)



 
Berita Lainnya :
  • Menteri PANRB: Pelayanan Publik Tetap WFO 100 Persen
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Semangat Kebersamaan Untuk Bangkit, 43 Radio di Riau Siaran Bersama
    02 Kunjungan Presiden di Riau Juga di Agendakan Peresmian Sejumlah Proyek
    03 Tol Bangkinang - XII Koto Kampar Sudah Siap Operasional
    04 Pemprov Riau Perlebar Jalan Sultan Syarif Kasim Pekanbaru
    05 Pertamina Patra Niaga Gerak Cepat Beri Surat Teguran Kepada 12 SPBE
    06 Pj Wali Kota Pekanbaru Bahas Isu Parkir Secara Khusus
    07 Tidak Ada Peringatan Dini Hari ini, Hujan Tidak Merata di Pekanbaru
    08 Pendaftaran Ditutup, 38 Orang Mendaftar Seleksi Calon Pejabat Eselon II Pemprov Riau
    09 Ini Tahapan dan Jadwal Pendaftaran PPDB SMA/SMK Negeri di Riau
    10 Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT
    11 Kick Off Radio Academy, KPID Riau dan Lembaga Penyiaran Radio Bagikan Perangkat Radio Monitor
    12 Program IDESS Berjalan, PHR Berhasil Tajak Sumur Perdana di Blok Rokan
    13 Hari Ini Terakhir, 14 Pelamar Sudah Daftar Jabatan Eselon II Pemprov Riau
    14 Aemi Octawulandari Risnandar Dilantik Sebagai Pj Ketua TP PKK Kota Pekanbaru
    15 Tidak Ada Peringatan Dini Hari ini, Hujan Tidak Merata di Pekanbaru
    16 Pemprov Riau Tambah Perbaikan 6 Ruas Jalan di Pekanbaru, Ditargetkan Oktober Selesai
    17 Jembatan Panglima Sampul Sudah Tidak Layak, Pemprov Riau Bangun Baru Tahun 2025
    18 Bawaslu Riau Ingatkan Panwascam Perlakukan Calon Kepala Daerah Secara Adil dan Setara
    19 Kemenhub Minta Garuda Indonesia Perbaiki Layanan Haji 2024
    20 Hari ini, Hujan di Sebagian Besar Wilayah Riau
    21 Pj Gubri Tinjau Lokasi Upacara Harlah Pancasila di Dumai
    22 Jaksa Agung Mutasi 15 Pejabat Jajaran Kejati Riau
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau