DUMAI -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus melakukan pembentukan dan pengembangan Kampung KB yang dilandasi Instruksi Presiden (Inpres) nomor 3 tahun 2022 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2022.
Tidak cukup sampai disana, BKKBN juga melakukan penilaian terhadap gerak dan kinerja Kampung KB di seluruh Indonesia yang bersempena dengan perayaan Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun ini.
Khususnya Perwakilan BKKBN Provinsi Riau telah menyaring dari total ada 393 Kampung KB, hingga kemudian terpilihlah Kampung KB Keberkahan Bersama untuk mewakili Provinsi Riau di ajang nasional tersebut.
Camat Dumai Kota Indra Safawi, S.Sos menyebutkan bahwa Kampung KB Keberkahan Bersama layak terpilih karena pergerakannya lebih menonjol dari 5 kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Dumai Kota.
"ini semua tentunya tidak terlepas dari kerja sama dan kerja keras dari seluruh pihak. Yang mulanya dikenal dengan nama kampung narkoba, Alhamdulillah sekarang semua telah berubah. Kampung KB Keberkahan Bersama ini telah menjadi embrio atau motivasi dari lintas sektor ataupun OPD lainnya untuk bergerak bersama. Kampung KB ini mampu melahirkan kampung kampung lain seperti Kampung Bersinar (bersih narkoba), Kampung Wisata Bahari, Kampung Sicantik (cinta statistik), serta Kampung Tangguh Anti Narkoba. Oleh karena itu, setelah semua bersinergi membangun Kampung KB ini, narkoba di Tahun 2023 di Kota Dumai ini sudah nihil," jelasnya.
Terdapat banyak Program Kampung KB Keberkahan Bersama ini, diantaranya Kepiting Kas Manis (Kecamatan Peduli Stunting keluarga berkualitas menjadikan anak dan ibu sehat), Gazing (gasebo infak stunting), Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat), serta Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA).
Kepala Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau pun turut mengapresiasi komitmen dan kepedulian seluruh pihak terhadap Kampung KB di Kota Dumai.
"Alhamdulillah Kampung KB ini sudah sesuai dengan Inpres nomor 3 tahun 2022 dan diperkuat dengan Surat Edaran Gubernur Riau yang kemudian ditindaklanjuti oleh SK dari Bapak Walikota sehingga saat ini Kota Dumai telah berhasil membentuk 36 Kampung KB yang berada di setiap Kelurahan. Hal ini merupakan salah satu bentuk komitmen dan kepedulian Pemerintah Kota Dumai. Harapannya Kampung KB Keberkahan Bersama Kota Dumai ini tidak hanya menjadi juara di tingkat Provinsi, namun juga bisa menjadi juara di tingkat Nasional," ujarnya.
Sekretaris Daerah Kota Dumai, H. Indra Gunawan, S.Ip, M.Si pada saat membuka kegiatan ini secara resmi mengucapkan selamat datang kepada tim penilai dari BKKBN RI dan Menko PMK.
Beliau menambahkan bahwa berbicara Kampung KB tentunya tidak selalu mengenai penduduk, tetapi juga bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi lintas sektor terkait.
"Berbagai upaya telah kita lakukan, selanjutnya menunggu hasil penilaian. Harapannya tentu untuk bisa menjadi juara di tingkat nasional," sambungnya.
Kemudian, Ketua Tim Penilai, Eli Kusnaeli, MM.Pd mengatakan bahwa Penilaian Kampung KB ini telah dilaksanakan sejak 24 Maret 2023. Diawali dengan seleksi wawancara hingga akhirnya dilakukan Verifikasi Lapangan seperti saat ini.
"Penilaian Kampung KB ini telah melewati beberapa fase penilaian yang dimulai dari tingkat Kecamatan, Kota, Provinsi, hingga Nasional. Total ada 22.400 Kampung KB lalu mengerucut, sehingga terpilihlah 10 Kampung KB terbaik se Indonesia sqlah satunya Kampung KB Keberkahan Bersama. Oleh karena itu, untuk menentukan pemenangnya, maka pada hari ini dilakukan verifikasi lapangan agar dapat membuktikan dan memastikan kebenaran serta kevalidan kelengkapan instrumen penilaian yang telah dikirim ke pusat sebelumnya," terangnya.
Verifikasi lapangan dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen yang ada dan yang telah bersinergi dengan Kampung KB Keberkahan Bersama. Tak ketinggalan, tim penilai pun menanyai setiap pihak yang bertanggung jawab atas program yang dijalankan.
Turut hadir pada kesempatan ini Asisten 1, Pihak Swasta, Bappeda, Lurah, Kepala BNN, Danramil, PKK, dinas Perikanan, Dina Pendidikan, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.(AD)
Komentar Anda :
