PEKANBARU -- Fajar Bos Salman Lase, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Transformasi Digital melakukan kunjung ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM Riau.
Kunjungan tersebut dalam rangka memberikan penguatan reformasi birokrasi Untuk Pencapaian Target Kinerja dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Mengambil tempat di ruang serbaguna Ismail Saleh, kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Mhd. Jahari Sitepu, para kepala divisi, para pejabat struktural, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) se-Wilayah Riau, serta diikuti secara daring melalui zoom meeting oleh seluruh satuan kerja di wilayah Riau.
Pada kesempatan ini, Kakanwil menyampaikan rasa bangganya terhadap kinerja satuan kerja yang setia menunjukkan komitmen dalam Pembangunan Zona Integritas. Hingga tercatat sembilan satuan kerja telah berhasil meraih predikat WBK dari total 30 satuan kerja yang ada.
“Artinya sudah mencapai 33 persen dari jumlah satker. Namun, prestasi membanggakan tersebut harus dipertahankan dan terus ditingkakan. Saya berharap di Tahun 2022, kita dapat kembali memanjakan masyarakat dengan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih banyak lagi satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Riau yang meraih predikat WBK/WBBM,” kata Jahari Rabu (30/3/22).
Fajar pun turut serta memuji kinerja seluruh satuan kerja di Wilayah Riau. Sebab sampai saat ini tercatat sebagai terbaik ke-4 di antara Kantor Wilayah Kemenkumham lainnya dalam pembangunan Zona Integritas.
“Saya bangga melihat semangat seluruh jajaran dalam menunjukkan kinerja dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” pujinya.
Dalam arahannya, Fajar mengingatkan kembali masing-masing tugas dan fungsi pada setiap divisi. Dia juga membuka kesempatan untuk saling berbagi permasalahan yang dihadapi jajaran di lapangan agar dapat dicarikan solusi dalam menyelesaikannya.
“Inventarisir permasalahan itu penting. Setelah mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi di lapangan, kita bisa membuat perencaaan terkait cara mengatasi permasalahan yang ada, kemudian lakukan monitoring dan evaluasi. Setelah itu jangan lupa laporkan. Dengan begitu kita bisa terus berkembang dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” papar Fajar.
Sebelum menutup arahan, Staf Khusus Menteri memberi catatan penting dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yaitu bahwa Reformasi birokrasi bersifat proyek dan pemenuhan andministrif.
Namun esensi dari reformasi birokrasi itu sendiri adalah birokrasi yang lebih baik. Untuk itu komitmen pimpinan dan seluruh jajaran memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.(MCR)
Komentar Anda :
