PEKANBARU -- Sesuai arahan Presiden RI, Joko Widodo, untuk menurunkan angka stunting nasional di angka 14 persen pada 2024 mendatang, terus digesa terutama oleh BKKBN yang diamanatkan oleh presiden sebagai institusi pelaksana upaya penurunan angka stunting.
Salah satu upaya yang saat ini tengah disosialisasikan adalah program Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI).
RAN PASTI menjadi suatu peraturan turunan atau pedoman turunan dari Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan. RAN PASTI sebagai upaya pemerintah pusat mengonsolidasikan atau mengonvergensikan kegiatan-kegiatan, program dan anggaran yang termasuk di dalamnya terdapat pemerintah daerah dan juga berbagai pemangku kepentingan serta sektor swasta.
Hal ini disampaikan oleh Deputi PMPP Satwapres sekaligus wakil ketua pelaksana pusat, Suprayoga, saat sosialisasi RAN PASTI Regional I, secara hybrid (8/3). Dalam paparannya
“Persoalan stunting masih menjadi problem dalam keluarga Indonesia. BKKBN dalam hal ini ditugaskan bertanggung jawab untuk menyelsaikan permasalahan stunting ini. Presiden juga sudah menetapkan target penurunan stunting hingga 14% pada tahun 2024 mendatang. Sementara pada tahun 2018 angka stunting di Indonesia masih di atas 30% namun penurunan secara pasti terlihat hingga tahun 2021 kemarin angka stunting di Indonesia sudah berada di angka 24.24%. Artinya masih ada tantangan kurang lebih 10% lagi, dalam waktu 2.5 tahun ke depan,” paparnya.
Lebih lanjut Suprayoga mengatakan bahwa laju percepatan penurunan stunting harus ditingkatkan. Mengingat jika flashback kemampuan penurunan angka stunting sebebsar v10% memerlukan waktu 13 tahun. Untuk itu diperlukan program percepatan penurunan stunting yang lebih efektif. RAN PASTI diharapkan menjadi salah satu program yang mampu mempercepat laju percepatan penurunan angka stunting hingga mencapai angka yang diinginkan.
RAN PASTI dibagi menjadi 3 wilayah regional program percepatan. Dalam pelaksanaan RAN PASTI akan melibatkan semua elemenm masyarakat untuk melakukan berbagai upaya dalam mempercepat penurunan angka stunting.
“Program ini akan dibagi menjadi tiga wilayah regional. Yang melibatkan semua elemn masyarakat karena program ini sifatnya gotong royong. Pemerintah sudah memiliki 4 startegi utama penurunan stunting. Pertama, menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan SDM, social budaya, dan perekonomian. Kedua, peningkatan kapasitan dan kompetensi SDM baik pemerintah maupun swasta. Ketiga, penignkatan intervensi berbasis bukti, dan keempat, peningkatan partisipasi masyarakat,” terangnya.
Riau menjadi salah satu dari delapan provinsi yang masuk dalam Regional I. Selain itu Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, DKI Jakarta, dan Kalimantan Tengah juga merupakan daerah yang masuk ke dalam regional I. Angka prevalensi stunting menurut data SSGI Tahun 2021 di Riau 22,3%; Sumatera Barat sebesar 23,3%; Kepulauan Riau 17,6%; Jambi 22,4%; Kepulauan Bangka Belitung 18,6%; Bengkulu 22,1%; DKI Jakarta 16,8%; dan Kalimantan Tengah 27,4%.
Terkhusus BKKBN Provinsi Riau, sosialisasi diadakan di Perpustakaan Wilayah Kota Pekanbaru. Turut hadir dalam kegiatan ini kepala BKKBN Provinsi Riau dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si, Sekretaris BKKBN Provinsi Riau drg. T. Mita Maya Don, Koordinator KSPK Said Masri, SH, Sub Koordinator Perencanaan Rabiah Mayang Sari, S.Psi, dan beberapa perwakilan dari Bappedalitbang, TP.PKK, Dinas Kesehatan, dan DP3APKB Provinsi Riau, Dinas Komuniasi dan Informasi, serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. (AD)
Komentar Anda :
