PEKANBARU -- Pelaksanaan kegiatan pencananganTIM PKK bebas stunting (kekerdilan) yang dilaksanakan oleh PKK tingkat Provinsi Riau, bekerjasama dengan pemprov riau dan juga perwakilan BKKBN Provinsi Riau, pada rabu(23/6) telah dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan covid-19. Pada kegiatan tersebut Gubernur riau, syamsuar, mencanangkan penurunan agka stunting hingga 14 persen.
Pemerintah provinsi Riau telah melakukan berbagai upaya salah satunya membentuk tim koordinasi percepatan penanganan stunting di provinsi riau. Ketua tim penggerak PKK bersama seluruh pengurus baik provinsi, kabupaten kota, serta kecamatan, dan desa kelurahan.
“Prevalensi stunting di provinsi riau pada tahun 2019 berdasarkan data survey status gizi balita indonesia adalah 23.7% angka ini menurun di banding tahun sebelumnya 27.4 %, angka ini masih menjadi masalah karena masih berada di atas 20% dan ini berpengaruh terhadap kecerdasan anak. Karena anak stunting memiliki IQ yang lebih rendah dibanding anak yang tidak stunting, juga berpengaruh terhadap produktivitas pada usia dewasa, serta berpengaruh terhadap kesehatan,” ucap syamsuar.
Melihat angka stunting yang masih tinggi di provinsi riau, syamsuar berharap kepada seluruh jajaran pemerintah daerah di lingkungan provinsi riau agar terus berupaya menekan angka prevalensi stunting agar anak-anak riau dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul serta memiliki daya saing. Oleh sebab itu semua pihak dan lintas sektor harus turut berperan serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui gerakan pencanangan stunting yang dilaksanakan secara serentak dan terpadu hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Ia juga mengatakan Gerakan PKK merupakan salah satu gerakan sosial kemasyarakatan yng meiliki potensi luar biasa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan peran pkk dalam menurunkan angka stunting sangan diperlukan pentingnya kerjasama antar program sehingga menyasar kelompok masyarakat terkecil.
Adapun strategi penurunan angka stunting dipaparkan Syamsuar bisa dilakukan melalui 5 pilar yaitu : komitmen , perubahan perilaku, sinergi program pusat dan desa, ketahan pangan dan gizi, serta pemantauan dan evluasi.
“Jika koordinasi semua pihak terjalin dengan baik termasuk pihak swasta seperti yang telah kita jalin dengan PT RAPP salah satu nya, kemudian organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, dan lainnya maka harapan pemerintah untuk riau bisa menekan angka stunting sedikitnya hingga di angka 14 persen bisa tercapai,” tutur syamsuar.
Dalam pemaparannya,Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, yang mengikuti kegiatan tersebut secara virtual mengatakan bahawa Riau termasuk daerah yang memiliki kasus stunting tinggi. Beliau berharap kepada gubernur saat ini bersama jajarannya akan mampu menanggulangi stunting ini dengan lebih cepat.
“Kalau dilihat pada grafik yang kita saksikan bersama ini, riau termasuk daerah yang memiliki kasus stunting tinggi. Saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur, Syamsuar, beserta Ibu dan jajarannya , saya yakin akan menjadi leader yang kuat untuk menurunkan angka stunting ini, dengan lebih cepat menuju angka 14 % pada tahun 2024,” ujarnya.
Lebih lanjut Hasto juga mengatakan bahwa penangulangan stunting di era pandemi memang menambah hambatan. Karena kondisi pandemi saat ini membuat angka kemiskinan dan pengangguran meningkat yang juga berpengaruh terhadap ketersedian pangan dan berpengaruh terhadap pemenuhan gizi.
Acara Pencanangan gerakan tim penggerak PKK bebas stunting ini diisi dengan rangkaian acara. Termasuk pemberian ribuan paket makanan tambahan yang difasilitasi oleh PT RAPP sebagai dukungan untuk program pendampingan yang sudah dilaksanakan di 276 Posyandu. Selain itu juga dilaksanakan penyuluhan untuk balita 34 orang dan ibu hamil 7 orang di lokus stunting desa pulau sarak, kecamatan kampar, kabupaten kampar yang telah dilaksanakan tanggal 17 juni lalu. (AD)
Komentar Anda :
