PEKANBARU - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar pertemuan dengan jajaran Pemprov dan kabupten/kota di Ruang Rapat Cempaka, Kantor Gubernur Riau, Rabu (30/1/2019).

Kunjungan BAP yang merupakan alat kelengkapan DPD RI ini dalam rangka rapat konsultasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK guna memperoleh pandangan yang komprehensif terkait langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Selain itu juga dibahas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh daerah atas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, khususnya di wilayah Riau.

Rombongan BAP DPD RI yang hadir pada rapat konsultasi berjumlah 6 orang dan dipimpin langsung oleh Ketua BAP Abdul Gafar Usman (Anggota DPD dari Provinsi Riau). Anggota BAP lain yang hadir adalah Ahmad Nawardi, Haripinto Tanuwidjaja, Riri Damayanti,  Nofi Candra, dan Husaeni Rani.

Rombongan BAP DPD RI diterima langsung oleh Gubernur Riau diwakili Asisten Administrasi Umum Indrawati Nasution, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau Didik Sadikin, Inspektur Provinsi Riau  Evandes Fajri

Pada rapat konsultasi tersebut, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau memaparkan perkembangan terbaru seputar tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Riau, khususnya terkait temuan-temuan yang berindikasi kerugian daerah.

“Sesuai kesepakatan bersama dengan BAP, pemantauan tindak lanjut yang dipaparkan secara rinci difokuskan terhadap enam entitas, yaitu Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak,  Kota Dumai  dan Kabupaten Kuantan Singingi,” ujarnya.

Disampaikannya, BPK Perwakilan Provinsi Riau akan selalu berupaya mendorong Pemda agar segera menyelesaikan tindak lanjut atas temuan-temuan BPK. Selain melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut secara agar mereka mengetahui kendala-kendala dalam penyelesaian temuan pemeriksaan sehingga bisa dicarikan solusinya.

Sementara itu, pimpinan DPD RI Gafar Usman berharap kepada seluruh Pemda di Provinsi Riau, jika terdapat keluhan, permasalahan yang tidak bisa diselesai dalam cakupan Kabupaten maupun Provinsi, sampaikan saja kepada DPD RI, agar bisa dicarikan solusi.***