BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan pentingnya peran serta masyarakat Riau dalam industri hulu migas. Dikatakannya setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mitra kerjanya wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Riau, agar aktivitas bisnis migas memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan masyarakat setempat.

“Setiap KKKS itu wajib mitranya punya NPWP Riau. Saya tekankan ini karena selama ini banyak yang bekerja di Riau tapi dari luar semua. Akhirnya tidak ada dampaknya ke daerah,” ujar Wahid saat  Sosialisasi Satgas Kelancaran Operasional SKK Migas dan KKKS di Provinsi Riau, Senin (30/9/2025) di Gedung Daerah Balai Serindit .

Menurutnya, dengan adanya NPWP Riau,Riau punya multiplier effect terhadap bisnis proses di migas. Ia menyampaikan, selama ini banyak kegiatan migas yang dilakukan oleh kontraktor dari luar Riau.

Padahal, kata dia, entitas bisnis dan sumber daya manusia lokal di Riau juga tersedia. “Di Riau juga ada pihak ketiga yang bisa jadi kontraktor. Kita tidak ingin semua diambil dari luar. Ini daerah penghasil, kita harus ikut terlibat,” katanya.

Gubernur muda ini juga mendorong SKK Migas untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Ia berharap, syarat NPWP Riau dapat dimasukkan dalam ketentuan tender dan seleksi mitra kerja KKKS.

“Kami minta SKK Migas mengendorse dalam persyaratan tender itu. Supaya ini bukan hanya kebijakan daerah, tapi juga jadi bagian dari sistem yang lebih besar,” ujarnya.

Ditegaskan Wahid kekayaan alam seperti minyak dan gas harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Jangan sampai kekayaan itu hanya dinikmati pihak luar, sementara masyarakat lokal tetap hidup dalam keterbatasan.

“Contohnya, kekayaan alam kalau tidak dikelola dengan baik, bukan dapat berkah tapi bawa bencana. Banyak penduduk setempat miskin. Jangan terjadi disparitas sosial yang tinggi,” ucapnya.

Lanjutnya, ketimpangan ini bisa berbahaya jika tidak segera dibenahi. Oleh karena itu, keterlibatan dan keberpihakan terhadap daerah harus menjadi bagian dari kebijakan nasional di sektor migas.

“Kalau tidak dibagi adil, nanti ada gejolak. Kami jaga kondusifitas di Riau ini, tapi rakyat juga harus merasa ikut memiliki hasil alamnya,” tegasnya.

Sebagai Gubernur Ia ingin investasi di Riau harus berjalan aman, tertib, dan memberi manfaat nyata. “Kami tidak melarang orang berinvestasi. Tapi jangan sampai kekayaan kita diambil, tapi rakyat tetap jadi penonton di tanah sendiri. Ini yang harus kita ubah bersama,” pungkasnya. (rls/pri)