BHARABAS MEDIA – l Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Riau menunjukkan kinerja positif dalam pengumpulan pajak tahun 2025. Hingga akhir Juni, DJP Riau berhasil membukukan penerimaan sebesar Rp6,87 triliun, atau 38,76 persen dari total target sebesar Rp17,75 triliun.

Meskipun target tahun ini lebih rendah dibanding 2024, DJP Riau tetap optimis dapat mencapainya hingga akhir tahun.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Riau, Bambang Setiawan, menjelaskan bahwa penurunan target tahun ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, khususnya Pasal 464, yang mengatur perubahan administrasi pajak. Mulai Januari 2025, administrasi Masa Pajak dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi Wajib Pajak Cabang dilakukan secara terpusat menggunakan NPWP sesuai domisili atau kedudukan WP.

“Secara keseluruhan, penerimaan bruto di bulan Juni mengalami kenaikan sebesar 6,65 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (30/7/2025).

Namun demikian, beberapa jenis pajak mengalami penurunan. Kelompok PPN neto tercatat mengalami kontraksi 6,19 persen, dan kelompok PPh turun 10,36 persen, terutama akibat perubahan penerimaan pada PPh Pasal 21 dan Pasal 26 di sektor administrasi pemerintahan.

Meski begitu, DJP Riau tetap mencatat titik cerah. Kelompok pajak lainnya tumbuh signifikan hingga 34,79 persen, berasal dari bunga penagihan dan deposit pajak.

Dari sisi kepatuhan Wajib Pajak, hingga pertengahan tahun ini tercatat sebanyak 355.770 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah dilaporkan atau sekitar 84,94 persen dari target 408.329 SPT. Rinciannya, 282.883 SPT dari pegawai/karyawan, 51.847 SPT non-karyawan, dan 21.040 SPT dari badan usaha.

Menghadapi dinamika ekonomi dan tantangan ke depan, DJP Riau menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memperkuat sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, penegak hukum, instansi, lembaga, asosiasi, hingga masyarakat dalam rangka mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

“Kami akan terus berkolaborasi demi memenuhi target dan tanggung jawab fiskal di Provinsi Riau,” tegas Bambang.(rls/pri)