Inilah 6 Lahan Tambang Jatah Ormas Agama, NU Dapat Bekas Grup Bakrie
Senin, 10-06-2024 - 11:07:27 WIB
Pemerintah menyiapkan enam lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagai jatah untuk ormas keagamaan. (AP Photo/Aijaz Rahi)

TERKAIT:
   
 

JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan enam lahan tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebagai jatah untuk ormas keagamaan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan pemberian prioritas izin tambang hanya berlaku untuk enam ormas keagamaan. Jumlah ini mewakili semua agama yang ada di Indonesia.

"Itu hanya diberikan untuk 6 (ormas agama) saja. NU, Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, kira-kira itu lah," ujarnya saat berbincang dengan media di Gedung Migas, Kuningan, Jumat (7/6).

Adapun lahan tambang untuk jatah ormas agama tersebut antara lain lahan bekas PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, dan PT Kaltim Prima Coal.

Selanjutnya PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

"PKP2B juga diciutkan cuma menjadi 6 juga. Jadi memberikan kesempatan kepada mereka (ormas)," ujarnya.

Arifin menyebut pemerintah bakal melelang jatah lahan tambang yang disediakan apabila ormas keagamaan menolak untuk mengelola. Contohnya, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menyatakan dengan tegas tidak akan ambil bagian dalam pengelolaan tambang.

"Ya, kembali kepada negara. Kita berlakukan sebagaimana aturan induknya, lelang kalau tak mau diambil," imbuh Arifin.

Sejauh ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi organisasi pertama yang minta izin tambang dari pemerintah. Mereka dapat jatah mengelola lahan bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC).

Mengutip website kelompok perusahaan milik Grup Bakrie, KPC merupakan salah satu perusahaan yang berada di bawah naungan mereka.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut PBNU sudah mengurus izin pengelolaan tambang kepada Kementerian Investasi/BKPM. Ia mengatakan akan mempercepat penerbitan izin pengelolaan tambang tersebut.

Pemberian izin khusus bagi ormas untuk mengelola lahan tambang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam itu, pemerintah memperbolehkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) diberikan kepada sejumlah ormas keagamaan.

(cnnindonesia.com/JW)



 
Berita Lainnya :
  • Inilah 6 Lahan Tambang Jatah Ormas Agama, NU Dapat Bekas Grup Bakrie
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 PHR Salurkan 32 Ekor Sapi Kurban di Blok Rokan
    02 Bersama Ribuan Jemaah, Pj Gubri Salat Iduladha di Halaman Kantor Gubernur Riau
    03 Idul Adha, Ada Potensi Hujan di Riau
    04 Setor Rp.1.000 ke BRK Syariah Pekanbaru Arifin Ahmad, Pelajar Langsung Miliki Tabungan Simpel
    05 Unri Batalkan Kenaikan UKT
    06 Waspada Ada Potensi Hujan di Kota Pekanbaru, Pada Siang Hingga Malam Hari
    07 Gerakan Masyarakat Mahasiswa Pemantau Riau Awasi Kegiatan Semenisasi PUPR - PKPP
    08 Pemkab Bengkalis Apresiasi Kegiatan Sosialisasi Tabungan Simpel dari BRK Syariah
    09 Akhir Pekan Cuaca Cerah Berawan, Dan Ada Potensi Hujan di Riau
    10 Siapkan Pengalaman Digital Berbasis AI di Seluruh Indonesia
    11 Ruang Panel Listik Terbakar, Layanan BRK Syariah Dipastikan Tidak Terganggu
    12 PJ Gubri Minta Pemko Atasi Genangan Air di Depan RS Awal Bros
    13 Sempena HUT Pekanbaru BRK Syariah Gelar Seminar Tata Cara Penyembelihan Hewan Kurban Bersyariah
    14 Termasuk Terendah di Dunia, Inflasi RI Terus Turun dalam 10 Tahun Terakhir
    15 Inovasi Quality Control, PHR Kembangkan Aplikasi I-TRUST untuk Tingkatkan Keandalan Operasi Migas
    16 Menpora: Presiden Minta PON XXI dan Peparnas XVII 2024 Dilaksanakan Tepat Waktu dan Sukses
    17 Cuaca Cerah Berawan, Ada Potensi Hujan di Sebahagian Wilayah Riau
    18 5 Pelajar SMAN 20 Batam Dapat Hadiah Uang Dalam Tabungan
    19 Pj Gubri: Perbaikan Jalan Provinsi di Kabupaten Rokan Hulu Dibahas Khusus
    20 Gerak Cepat, Pemprov Riau Terus Perbaiki Ruas Jalan Provinsi di Bengkalis
    21 Cegah Stunting, Pemprov Komitmen Sediakan Alat Antropometri untuk Seluruh Posyandu di Riau
    22 Pj Gubri Buka Evaluasi Kesehatan Ibu dan Anak, Fokus pada Pencegahan Stunting
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau