Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah melakukan tiga hal sebagai langkah penanganan dan pencegahan" />
 
 
Marak Kahutla, Walhi Minta Pemerintah Kaji Ulang Izin Lahan
Kamis, 15-08-2019 - 13:12:49 WIB
Ilustrasi karhutla.
TERKAIT:
 
  • Marak Kahutla, Walhi Minta Pemerintah Kaji Ulang Izin Lahan
  •  

    JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah melakukan tiga hal sebagai langkah penanganan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.

    Pertama, kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, pemerintah mesti membasahi i lahan gambut selekas mungkin. Itu perlu dilakukan agar karhutla tidak meluas mengingat lahan gambut kering adalah pemicu kebakaran.

    "Yang urgent dilakukan itu adalah segera membasahi lahan gambut, itu harus, urgent," kata Yaya kepada CNNIndonesia.com di kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

    Menurut Yaya, perusahaan-perusahaan pemilik lahan konsesi yang terbakar juga harus ikut melakukan pemulihan. Bukan hanya pemerintah.

    Sedangkan untuk langkah pencegahan, Yaya meminta agar pemerintah mengulas kembali seluruh perizinan lahan yang telah diberikan. Menurutnya, pemerintah telah memberikan konsesi lahan yang terlalu luas kepada perusahaan selama bertahun-tahun.

    Alhasil, pemerintah dan perusahaan pun tidak mampu mengawasi secara optimal ketika ada karhutla, lantaran lahan yang sangat luas.

    "Pemerintah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan monitoring sehingga kami minta adanya rasionalisasi dari izin-izin ini yang disesuaikan dengan kapasitas monitoring pemerintah," tuturnya.

    Yaya juga meminta agar pemerintah mengurangi penguasaan lahan. Yaya mengaku sudah bosan mengkritik dan meminta pemerintah berulang kali membenahi persoalan karhutla ini.

    "Kami ingin menyampaikan kemarahan kami atas ketidakberdayaan negara terhadap korporasi," tegasnya.

    Langkah ketiga, menurut Walhi, yakni pemerintah perlu membuka data perizinan lahan. Termasuk juga membeberkan lokasi tanah secara rinci yang dimiliki perusahaan.

    Menurutnya langkah ini akan membantu pemerintah dan pihak lain mendeteksi letak titik panas atau hotspot. Setelah itu, bisa dengan mudah mengidentifikasi siapa pemilik lahan.

    "Sehingga kita tahu itu ketika ada hotspot kita sudah bisa langsung, pemerintah sudah bisa langsung menyasar itu perusahaan punya siapa dan harus segera dilakukan tanggung jawab di sini," jelas Yaya.(CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • Marak Kahutla, Walhi Minta Pemerintah Kaji Ulang Izin Lahan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Psikolog: Crosshijaber Terkait Gangguan Perilaku Seksual
    02 OTT Bupati Indramayu, KPK Sita Uang Seratusan Juta Rupiah
    03 Rincian 700 Gol Ronaldo
    04 Sumsel Terbanyak, Hotspot di Sumatera Capai 689 Titik
    05 37 Kampus Ancam Sanksi Mahasiswa yang Ikut Demonstrasi
    06 Vietnam Tak Peduli Catatan Buruk Lawan Indonesia
    07 APBD Perubahan Pekanbaru Sudah Melalui Penyempurnaan
    08 Karyawan Trans Metro Pekanbaru Belum Terima Gaji
    09 Atasi Banjir, Dinas PUPR Pekanbaru Bersihkan Drainase
    10 Pertama di Riau, Bantuan Pangan Non Tunai Disalurkan di Pekanbaru
    11 Alasan Ilmiah Mengapa Orang Tua Tidak Suka Musik Kekinian
    12 Kabinet Selesai Disusun, Jokowi Masih Terbuka Perubahan Nama
    13 Leo/Daniel Juara di Kejuaraan Dunia Badminton Junior
    14 Siang Hingga Sore Sebagian Besar Wilayah Riau Berpotensi Diguyur Hujan
    15 Surya Paloh dan Prabowo Sepakat Amandemen UUD 1945 Menyeluruh
    16 Jelang Jumpa Timnas Indonesia, Pemain Andalan Vietnam Pulih
    17 8 Cara Mempersiapkan Mental untuk Hadapi Hari Senin
    18 Prabowo Bertemu Jokowi, PAN Tegaskan Tetap di Luar Pemerintah
    19 Indonesia Loloskan Tiga Wakil di Final Kejuaraan Dunia
    20 Ulah Istri di Media Sosial, Eks Dandim Kendari Ikhlas Dicopot
    21 Ronaldo Buru Gol ke-700 dalam Karier
    22 Diskes Diminta Prioritaskan Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau