Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah melakukan tiga hal sebagai langkah penanganan dan pencegahan" />
 
 
Marak Kahutla, Walhi Minta Pemerintah Kaji Ulang Izin Lahan
Kamis, 15-08-2019 - 13:12:49 WIB
Ilustrasi karhutla.
TERKAIT:
 
  • Marak Kahutla, Walhi Minta Pemerintah Kaji Ulang Izin Lahan
  •  

    JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah melakukan tiga hal sebagai langkah penanganan dan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di sejumlah wilayah.

    Pertama, kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, pemerintah mesti membasahi i lahan gambut selekas mungkin. Itu perlu dilakukan agar karhutla tidak meluas mengingat lahan gambut kering adalah pemicu kebakaran.

    "Yang urgent dilakukan itu adalah segera membasahi lahan gambut, itu harus, urgent," kata Yaya kepada CNNIndonesia.com di kantor Eksekutif Nasional Walhi, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

    Menurut Yaya, perusahaan-perusahaan pemilik lahan konsesi yang terbakar juga harus ikut melakukan pemulihan. Bukan hanya pemerintah.

    Sedangkan untuk langkah pencegahan, Yaya meminta agar pemerintah mengulas kembali seluruh perizinan lahan yang telah diberikan. Menurutnya, pemerintah telah memberikan konsesi lahan yang terlalu luas kepada perusahaan selama bertahun-tahun.

    Alhasil, pemerintah dan perusahaan pun tidak mampu mengawasi secara optimal ketika ada karhutla, lantaran lahan yang sangat luas.

    "Pemerintah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk melakukan monitoring sehingga kami minta adanya rasionalisasi dari izin-izin ini yang disesuaikan dengan kapasitas monitoring pemerintah," tuturnya.

    Yaya juga meminta agar pemerintah mengurangi penguasaan lahan. Yaya mengaku sudah bosan mengkritik dan meminta pemerintah berulang kali membenahi persoalan karhutla ini.

    "Kami ingin menyampaikan kemarahan kami atas ketidakberdayaan negara terhadap korporasi," tegasnya.

    Langkah ketiga, menurut Walhi, yakni pemerintah perlu membuka data perizinan lahan. Termasuk juga membeberkan lokasi tanah secara rinci yang dimiliki perusahaan.

    Menurutnya langkah ini akan membantu pemerintah dan pihak lain mendeteksi letak titik panas atau hotspot. Setelah itu, bisa dengan mudah mengidentifikasi siapa pemilik lahan.

    "Sehingga kita tahu itu ketika ada hotspot kita sudah bisa langsung, pemerintah sudah bisa langsung menyasar itu perusahaan punya siapa dan harus segera dilakukan tanggung jawab di sini," jelas Yaya.(CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • Marak Kahutla, Walhi Minta Pemerintah Kaji Ulang Izin Lahan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 100 ribu Masker Sudah diBagikan Diskes Pekanbaru
    02 Walikota Sampaikan RAPBD 2020 dan RAPBD P 2019
    03 BNN Gagalkan Penyelundupan Sabu 20 Kg yang Disimpan di Ban Serep Pikap
    04 Timnas Indonesia Lawan Malaysia di Semifinal
    05 Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Riau Luncurkan Riau Expo 2019
    06 Dinas PUPR Gesa Penyelesaian Dua Gedung OPD di Tenayan
    07 Walikota Tolak Pembangunan Pasar Cik Puan Melalui APBD ataupun APBN
    08 Investor Korea Tertarik Berinvestasi di Pekanbaru
    09 Astronom Deteksi 8 Sinyal Misterius di Antariksa
    10 Tekuk Chelsea di Adu Penalti, Liverpool Juara Super Eropa
    11 Marak Kahutla, Walhi Minta Pemerintah Kaji Ulang Izin Lahan
    12 Jumlah Hotspot Kembali Meningkat, di Riau Mencapai 69 Titik
    13 Polisi Tetapkan 60 Tersangka dari 68 Kasus Karhutla
    14 Anggaran Formula E di DKI Jakarta Rp360 Miliar
    15 Gubri Lantik Ahmadsyah Harrofie sebagai Pj Sekdaprov Riau
    16 Untuk Isi Jabatan Kosong Eselon II, Sekda Surati Komisi ASN
    17 Diskes Sarankan Masyarakat Gunakan Masker Saat Keluar Rumah.
    18 Pekanbaru Ajukan 367 Formasi Pegawai ke Kemenpan RB.
    19 Fakta Hari Pramuka: Sejarah, Lambang, dan Arti Seragam
    20 Hasto: Haluan Negara Akan Bantu RI di Dunia Internasional
    21 5 Fakta Menarik Jelang Indonesia vs Myanmar
    22 Jumlah Hotspot di Riau Jauh Berkurang.
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau