JAKARTA -- Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai vaksin virus corona yang digadang-gadang bakal segera bisa disuntikkan ke warga Indonesia, mestinya bisa dinikmati gratis. Sejauh ini kebijakan pemerintah hanya menyediakan vaksin gratis sekitar 30 persen dari pasokan.
Padahal menurut Dicky, seharusnya vaksin Covid-19 dapat diakses secara cuma-cuma atau gratis bagi masyarakat. Hal ini sesuai prinsip dasar dalam amanat Undang-undang Kesehatan dimana vaksin untuk mengatasi bencana non-alam seperti pandemi harus bisa diakses setiap warga.
Negara, lanjut Dicky, sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kesehatan warganya sehingga perlu memberi akses merata melalui vaksinasi gratis.
"Juga ada Deklarasi HAM PBB di April lalu yang nyatakan harus ada akses yang setara dan merata di vaksin ini, tanpa ada diskriminasi, ini yang harus diingat," ungkap Dicky saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (15/12).
Menurut Dicky, akses gratis vaksin Covid-19 bukan lagi persoalan warga kaya ataupun miskin. Sebab kata dia, pandemi yang bercokol sejak akhir 2019 lalu ini telah berdampak buruk bagi perekonomian warga.
Sehingga bukan hanya warga yang masuk kategori miskin, wabah Covid-19 justru telah memunculkan kategori miskin yang baru. Dengan begitu, mustahil untuk mencapai standar cakupan vaksin.
"Untuk mereka ini akan sangat kesulitan untuk mengakses bila ini berbayar, ini yang akan mengurangi herd immunity. Artinya kan padahal dengan situasi [berbayar] ini cakupan tidak cukup kalau hanya 60 persen 70 persen aja ga cukup," terang Dicky.
Menurut epidemiolog, dalam kondisi wabah, untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity penularan virus corona maka vaksinasi setidaknya mencapai 70 persen dari total penduduk Indonesia.
Pemerintah memang telah menyiapkan vaksinasi sebagai jalan keluar dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, vaksin gratis hanya disediakan untuk 30 persen dari total pasokan.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut sekitar 32 juta orang akan mendapat vaksinasi program pemerintah, sementara 75 juta orang membayar sendiri melalui jalur mandiri.
Terawan beralasan, pembagian skema program vaksinasi Covid-19 menjadi gratis dan mandiri alias vaksin berbayar lantaran masalah ketersediaan anggaran.
Menurut Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, vaksin belum dapat diberikan secara gratis kepada seluruh penduduk sebab masih ada kebutuhan anggaran untuk sektor lain.
"Masih ada kebutuhan anggaran di sektor lain, seperti bansos, pendidikan, dan tentunya pelayanan kesehatan lain seperti operasi, perawatan penyakit kanker," kata Nadia saat dihubungi CNNIndonesia.com. (CNI)
Komentar Anda :
