JAKARTA -- Pemerintah mengklaim banyaknya kabar bohong atau hoaks di tengah masyarakat menjadi salah satu hambatan terbesar pelaksanaan proses vaksinasi virus corona (SARS-CoV-2) di Indonesia.
Ketua Komunikasi Publik Komite Penanganan COVID‑19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Niken Widiastuti menyebut, hoaks itu yang kemudian membuat masyarakat enggan untuk mempercayai vaksin yang sedang diusahakan oleh pemerintah.
"Di Indonesia, dengan banyaknya disinformasi atau misinformasi, atau banyaknya hoaks yang terkait dengan vaksinasi," kata Niken dalam sebuah diskusi webinar pada Sabtu (31/10).
Menurutnya, beberapa contoh hoaks juga disinformasi yang acap menyeruak ke publik belakangan ini di antaranya sertifikasi kehalalan vaksin. Kemudian, dampak atau Kejadian Ikutan Pasca-Imunisasi (KIPI).
Terakhir, Niken menuturkan pihaknya menemukan banyak hoaks terkait efektivitas dan keamanan vaksin.
"Tentunya ini merupakan hambatan terbesar untuk bisa melaksanakan ataupun melindungi masyarakat dari berbagai penyakit berbahaya yang sebetulnya bisa dicegah dengan adanya imunisasi ataupun vaksinasi ini," kata Niken yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah terus mengedukasi masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi-informasi yang tidak jelas mengenai vaksinasi.
Sebagai informasi, pemerintah sedang gencar menyuarakan soal pengadaan vaksin Covid-19 yang ditargetkan bakal tersedia mulai awal tahun depan. Vaksin ini, oleh pemerintah dipercaya mampu membendung situasi pandemi Covid-19 yang sudah berjalan hampir delapan bulan di Indonesia.
Presiden Jokowi menyebut vaksin sebagai game changer.
"Vaksin akan menjadi 'game changer' dalam perang melawan pandemi. Kita perlu bekerja sama untuk memastikan semua negara memiliki akses setara terhadap vaksin yang aman dengan harga terjangkau," kata Jokowi dalam pidatonya perdana nya di Sidang Umum PBB, Rabu (23/9).
Berbagai jenis vaksin yang diproduksi sejumlah negara siap didatangkan ke Indonesia, yakni CanSino, G42 atau Sinopharm hingga Sinovac.
Regulasi pun sedang disiapkan. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah diminta menyusun langkah untuk proses sertifikasi halal.
Jokowi pun mewanti-wanti jajarannya untuk memperbaiki komunikasi publik. Ia tak ingin masyarakat gaduh seperti yang terjadi dalam proses pembahasan dan pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja.
"Vaksin ini jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja ini," kata Jokowi (19/10) lalu. (CNI)
Komentar Anda :
