JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memperingatkan aparat penegak hukum agar tak memanfaatkan berbagai regulasi atau aturan yang tidak sinkron untuk menakut-nakuti pihak eksekutif hingga masyarakat.
Sementara pemerintah masih akan terus melakukan pembenahan regulasi agar sinkron secara bertahap.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang digelar KPK melalui siaran langsung di akun Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8).
"Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi secara berkelanjutan. Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini saya sampaikan berkali-kali. Jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, menakut-nakuti pengusaha, dan masyarakat," ujar Jokowi.
Sebab menurut Jokowi, penyalahgunaan ketentuan hukum dengan menakut-nakuti akan berdampak buruk pada agenda pembangunan nasional. Ia mengatakan, aparat penegak hukum yang menakut-nakuti itu merupakan musuh negara.
"Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras ini membahayakan agenda pembangunan nasional, yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat menjadi lamban, bahkan tidak bergerak karena ketakutan-ketakutan itu," katanya.
"Saya peringatkan aparat penegak hukum yang melakukan ini adalah musuh kita semua, musuh negara. Saya tidak beri toleransi pada siapapun yang melakukan pelanggaran ini," imbuh Jokowi.
Ia sendiri mengakui banyak regulasi yang belum sinkron satu sama lain. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya membenahi regulasi-regulasi itu, salah satunya melalui Rancangan Undang-undang Omnibus Law.
"Regulasi nasional harus terus kita benahi. Regulasi tumpang tindih, regulasi tidak jelas, dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-belit,yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi, ini yang harus kita rombak dan sederhanakan," jelasnya.
Jokowi mengklaim keberadaan draf RUU yang saat ini masih dibahas menjadi upaya untuk memadukan berbagai aturan yang tak sinkron tersebut. Dengan demikian, berbagai aturan yang selama ini belum sinkron dan dimanfaatkan untuk menakut-nakuti dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
"Omnibus Law, ini satu UU yang mensinkronisasikan puluhan UU secara serempak. Sehingga antar-UU bisa selaras, memberi kepastian hukum dan mendorong kecepatan kerja, inovasi, akuntabel, dan bebas korupsi," ucap Jokowi.
Mantan wali kota Solo ini menegaskan akan terus berupaya memadukan berbagai regulasi secara berkelanjutan. "Jika bapak ibu menemukan regulasi yang tidak sinkron, tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan pada saya," katanya. (CNI)
Komentar Anda :
