Korupsi
Ditangkap KPK, Partai Nasdem Ogah Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Cianjur
Kamis, 13-12-2018 - 10:32:18 WIB
Irvan Rivano Muchtar
TERKAIT:
 
 

JAKARTA - Partai NasDem menegaskan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) terkait kasus dugaan korupsi pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 yang menjeratnya.

Apalagi yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Ketua DPW Garda Pemuda NasDem. "Kita tidak ikut campur lagi karena yang bersangkutan sudah mundur," kata Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago, Kamis (13/12/2018).

Hal ini, tambah Irma, sesuai dengan kebijakan partai terkait kader yang terlibat kasus korupsi harus mengundurkan diri dari jabatannya di Parta Nasdem.

Selain Irvan, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Cianjur, Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, Rosidin, dan Kakak Ipar Bupati Cianjur, Tubagus Cepy Sethiady.

Bupati Cianjur bersama Rosidin dan Cecep Sobandi diduga telah meminta atau memotong pembayaran terkait DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 14,5 persen dari total nilai uang Rp46,8 Miliar. Bupati Irvan sendiri diduga telah menerima fee 7 persen dari alokasi dana pendidikan tersebut.

Bupati Cianjur diduga menggunakan jasa Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur berinisial R dan bendaharanya berinisial T untuk menagih fee dari DAK Pendidikan pada sekira 140 Kepala Sekolah di Cianjur yang mendapat dana alokasi khusus pendidikan.

Sedangkan, Kakak Ipar Bupati Cianjur Tubagus Cepy berperan menjadi perantara dalam pemberian transaksi dari para kepala sekolah untuk Bupati Cianjur. Sebab, para kepala sekolah sudah mengenal Cepy sebagai orang kepercayaan Bupati Cianjur. Namun, Cepy hingga saat ini masih melarikan diri.

Atas perbuatanya, Irvan, Cecep, Rosidin, dan Tubagus Cepy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f atau huruf e atau Pasal 12 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.***



 
Berita Lainnya :
  • Ditangkap KPK, Partai Nasdem Ogah Beri Bantuan Hukum kepada Bupati Cianjur
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 100 ribu Masker Sudah diBagikan Diskes Pekanbaru
    02 Walikota Sampaikan RAPBD 2020 dan RAPBD P 2019
    03 BNN Gagalkan Penyelundupan Sabu 20 Kg yang Disimpan di Ban Serep Pikap
    04 Timnas Indonesia Lawan Malaysia di Semifinal
    05 Wakil Gubernur dan Ketua DPRD Riau Luncurkan Riau Expo 2019
    06 Dinas PUPR Gesa Penyelesaian Dua Gedung OPD di Tenayan
    07 Walikota Tolak Pembangunan Pasar Cik Puan Melalui APBD ataupun APBN
    08 Investor Korea Tertarik Berinvestasi di Pekanbaru
    09 Astronom Deteksi 8 Sinyal Misterius di Antariksa
    10 Tekuk Chelsea di Adu Penalti, Liverpool Juara Super Eropa
    11 Marak Kahutla, Walhi Minta Pemerintah Kaji Ulang Izin Lahan
    12 Jumlah Hotspot Kembali Meningkat, di Riau Mencapai 69 Titik
    13 Polisi Tetapkan 60 Tersangka dari 68 Kasus Karhutla
    14 Anggaran Formula E di DKI Jakarta Rp360 Miliar
    15 Gubri Lantik Ahmadsyah Harrofie sebagai Pj Sekdaprov Riau
    16 Untuk Isi Jabatan Kosong Eselon II, Sekda Surati Komisi ASN
    17 Diskes Sarankan Masyarakat Gunakan Masker Saat Keluar Rumah.
    18 Pekanbaru Ajukan 367 Formasi Pegawai ke Kemenpan RB.
    19 Fakta Hari Pramuka: Sejarah, Lambang, dan Arti Seragam
    20 Hasto: Haluan Negara Akan Bantu RI di Dunia Internasional
    21 5 Fakta Menarik Jelang Indonesia vs Myanmar
    22 Jumlah Hotspot di Riau Jauh Berkurang.
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau