PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun 2024 mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa sebesar Rp318.199.529,000. Bantuan tersebut disalurkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Demikian disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto saat memberikan pengarahan rapat koordinasi (Rakor) kepala desa se Provinsi Riau, Jumat (03/05/2024) di Hotel Labersa. 

"Tahun ini kami menyiapkan anggaran untuk BKK Desa sebesar Rp318 miliar lebih. Bantuan tersebut disalurkan melalui BUMDes dan besarannya berbeda-beda atau variatif sesuai kualifikasi BUMDes," kata Pj Gubri. 

Pj Gubri menyampaikan, pada tahun ini Pemprov Riau juga memberikan bantuan dua sepeda motor untuk kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebesar Rp45 juta melalui BKK. Dimana di Riau terdapat 1.591 desa. Total ada 3.182 unit sepeda motor yang akan disalurkan.

"Tahun ini kita Pemprov Riau memberikan anggaran untuk pembelian kendaraan operasional bagi desa. Total anggarannya Rp45 juta per desa untuk pembelian dua unit sepeda motor. Ini sebelum tidak ada, barutahun ini kita adakan untuk operasional kepala dasa dan BPD," sebutnya. 

Untuk besaran BKK desa sendiri berdasarkan klasifikasi BUMDes maju dan IDM mandiri, maka desa akan mendapatkan BKK Pemprov sebesar Rp234 juta. Jumlahnya saat ini ada sebanyak 193 BUMDes. Kemudian, untuk BUMDes maju dan IDM maju masing-masing mendapatkan Rp229 juta dengan total 91 desa. 

Lalu, untuk BUMDes maju dan IDM berkembang mendapatkan Rp227 dengan total penerima sebanyak 31 BUMDes. Selanjutnya untuk BUMDes berkembang mendapatkan Rp209 juta dengan total penerima sebanyak 339 BUMDes. 

Selanjutnya untuk BUMDes tumbuh atau berkembang mendapatkan Rp189 juta dengan total penerima 530 BUMDes. Dan untuk BUMDes dasar atau perintis mendapatkan Rp179 juta dengan total penerima sebanyak 407 BUMDes.

"Memang kami memberi reward bagi desa yang mendorong desanya menjadi mandiri dan BUMDes yang maju, jadi kita memberikan lebih. Alhamdulillah pada tahun 2024 desa tertinggal dan sangat tertinggal di Riau sudah nol. Ini semua berkat kerjasama bupati dan kepala desa," sebutnya  

Pj Gubri menjelaskan, perbedaan lebih yang diterima desa mandiri dan BUMDes maju berada pada anggaran perjalanan dinas. Sebab klasifikasi IDM dan BUMDes sangat menentukan besaran reward biaya perjalanan dinas.

"Untuk desa dengan klasifikasi IDM mandiri dan BUMDes maju, itu besaran biaya  perjalanan dinas yang kita berikan sebesar Rp28 juta, dengan rincian Rp17 juta untuk pemerintah desa dan Rp8 juta untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian Rp3 juta untuk operasional desa," sebutnya.

"Jadi masing-masing desa punya besaran reward biaya perjalanan dinas. Itu disesuaikan dengan klasifikasi BUMDes dan IDM desa itu sendiri. Reward ini sudah dituangkan dalam petunjuk teknis (Juknis) BKK desa. Termasuk pelaksanaannya diatur di dalam Juknis," tambahnya. 

Selain itu, Pj Gubri juga menyatakan, bantuan keuangan juga diberikan untuk Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebesar Rp5 juta, dan bantuan Posyandu sebesar Rp10 juta. 

"Karena pesan Pak Mendagri agar Posyandu dan PKK ini betul-betul dimanfaatka, sebab pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat adalah posyandu. Tolong bupati walikota posyandu ini diperhatikan, mana yang kurang baik dibenahi," tukasnya.

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati/Walikota se-Riau, Dirjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri La Ode Ahmad P Bolombo, Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Pedesaan, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Untuk diketahui, adapun bantuan dua unit sepeda motor tersebut bervariasi. Dimana terdapat sepeda jenis Honda Verza, Scoopy, dan Genio. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada desa dan BPD di 10 kabupaten se-Riau. (rls/pri)