BHARABAS MEDIA, PEKANBARU – Rencana pembangunan gedung kantor bersama atau Twin Towers di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum menjadi prioritas dalam waktu dekat. Pemerintah daerah saat ini lebih memilih mengarahkan perhatian dan kemampuan anggaran untuk memenuhi kewajiban belanja pegawai, termasuk pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN), serta memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa pembangunan gedung kembar tersebut belum masuk dalam prioritas pemerintahannya. Menurutnya, kondisi keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan, terutama untuk proyek yang membutuhkan dukungan anggaran besar.

Saat ditemui di Balai Serindit, Gedung Daerah, Pekanbaru, Rabu (11/11/2026), SF Hariyanto menyampaikan bahwa Pemprov Riau belum memiliki rencana untuk merealisasikan pembangunan Twin Towers. Pemerintah saat ini masih memusatkan perhatian pada sejumlah kewajiban yang dinilai lebih mendesak.

"Belum ada terpikir ke sana. Kami fokus membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), memastikan gaji bisa dibayarkan, serta menyelesaikan pelayanan dasar. Untuk pembangunan gedung, tunggu dulu," cakapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pemprov Riau ingin memastikan kondisi keuangan daerah tetap terkelola dengan baik, terutama dalam memenuhi kebutuhan rutin pemerintahan. Pembayaran gaji dan TPP ASN menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak pegawai serta keberlangsungan aktivitas pelayanan pemerintahan.

Di sisi lain, pelayanan dasar kepada masyarakat juga menjadi tanggung jawab yang harus dipastikan berjalan. Pemerintah daerah dituntut untuk menjaga agar berbagai kebutuhan pelayanan publik tetap terpenuhi, sehingga penggunaan anggaran harus mempertimbangkan skala prioritas dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam kondisi tersebut, rencana pembangunan infrastruktur baru seperti Twin Towers belum menjadi kebutuhan yang harus segera direalisasikan. Pemprov Riau memilih mendahulukan pemenuhan kewajiban pemerintah sebelum mengambil keputusan terkait pembangunan gedung baru.

Sikap tersebut sekaligus menegaskan pentingnya penyesuaian program pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah. Dengan mempertimbangkan kondisi APBD, pemerintah diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan belanja pegawai, pelayanan publik, dan rencana pembangunan infrastruktur.

Dengan demikian, wacana pembangunan Twin Towers untuk sementara belum menjadi fokus Pemprov Riau. Pemerintah masih memprioritaskan pemenuhan hak-hak ASN dan penyelenggaraan pelayanan dasar sebagai bagian dari tanggung jawab utama kepada masyarakat. (rls/pri)