BHARABAS MEDIA, PEKANBARU – Program pengurangan 40 persen pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan angkutan barang di Provinsi Riau mulai dimanfaatkan masyarakat. Hingga saat ini, sebanyak 438 unit kendaraan telah melakukan pembayaran dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp1,92 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan, total penerimaan tersebut mencapai Rp1.922.156.598. Angka itu terdiri atas pokok PKB sebesar Rp1.157.925.728 dan opsen PKB sebesar Rp764.230.870.

Menurutnya, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meringankan beban pemilik kendaraan angkutan barang sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

"Total PAD yang didapat dari program diskon 40 persen pokok pajak kendaraan angkutan barang sebesar Rp1.922.156.598. Jumlah tersebut berasal dari 438 unit kendaraan," jelasnya.

Ninno menyebutkan, badan usaha yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut perlu menyiapkan sejumlah dokumen, di antaranya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), surat permohonan, serta Nomor Induk Berusaha (NIB).

Surat permohonan beserta persyaratan harus disampaikan ke kantor Samsat paling lambat 15 Desember 2026.

Ia menjelaskan, program pengurangan pajak tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang mengalami mutasi keluar dari Provinsi Riau.

Karena itu, masyarakat dan badan usaha diimbau memastikan kelengkapan dokumen serta memenuhi seluruh persyaratan sebelum mengajukan permohonan ke kantor Samsat.

Program pengurangan 40 persen pokok PKB khusus kendaraan angkutan barang ini dijadwalkan berlangsung hingga 31 Desember 2026.

Di sisi lain, potensi peningkatan penerimaan daerah dari program tersebut masih cukup besar. Berdasarkan data Bapenda Riau, tercatat sebanyak 248.715 unit kendaraan angkutan barang masih menunggak pajak.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 unit kendaraan telah mendaftar dan terverifikasi. Sebanyak 438 unit di antaranya sudah melakukan pembayaran, sedangkan 153 unit lainnya belum menyelesaikan kewajiban pajak.

Untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Bapenda Riau juga terus mengoptimalkan berbagai inovasi pelayanan. Di antaranya melalui Samsat Keliling (Samkel), Samsat Tanjak, dan Samsat Drive Thru.

Ketiga layanan tersebut memiliki mekanisme pelayanan yang berbeda. Samsat Keliling hadir di sejumlah titik strategis untuk menjangkau masyarakat. Sementara Samsat Tanjak membuka gerai pelayanan di lokasi yang mudah diakses warga, seperti di kawasan depan Purna MTQ Pekanbaru.

Adapun Samsat Drive Thru mengutamakan kecepatan dan efisiensi pelayanan. Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak tanpa harus turun dari kendaraan.

Khusus di Kota Pekanbaru, layanan Samsat Drive Thru tersedia di dua lokasi, yakni Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di halaman Kantor Bapenda Riau, serta di Jalan Gajah Mada.

Kedua lokasi tersebut memiliki sistem pembayaran berbeda. Layanan di Jalan Sudirman melayani pembayaran secara tunai, sedangkan gerai di Jalan Gajah Mada menggunakan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Ninno menyebutkan, Samsat Drive Thru di Jalan Gajah Mada menjadi inovasi pelayanan Samsat pertama di Indonesia yang menggunakan sistem QRIS.

Selain Pekanbaru, layanan serupa juga telah tersedia di sejumlah daerah, yakni Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, serta Kota Dumai.

Melalui berbagai kemudahan tersebut, Bapenda Riau berharap semakin banyak pemilik kendaraan angkutan barang yang memanfaatkan program pengurangan pajak sebelum masa berlakunya berakhir pada 31 Desember 2026. (rls/pri)