BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kehadiran pemerintah hingga ke tingkat paling dekat dengan masyarakat. Tidak hanya melalui kepastian hukum di lembaga peradilan, tetapi juga pelayanan, pendampingan, dan akses perlindungan yang mudah dijangkau oleh kelompok rentan di seluruh wilayah Provinsi Riau.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengatakan pentingnya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga peradilan dalam menangani berbagai persoalan perempuan dan anak. Ia berharap kerja sama yang telah dibangun bersama Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Pekanbaru dapat diperluas hingga pemerintah kabupaten dan kota bersama pengadilan agama di daerah masing-masing.

"Kami memahami bahwa lembaga peradilan memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum. Sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung perlindungan, pelayanan, dan pendampingan kepada masyarakat sesuai kewenangannya," ujar Plt Gubri SF Hariyanto di Gedung Daerah Serindit, Selasa (10/11/2026).

Dijelaskan, setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi. Lembaga peradilan menjalankan fungsi penyelesaian perkara berdasarkan ketentuan hukum, sedangkan pemerintah daerah perlu memastikan masyarakat memperoleh dukungan dan pendampingan ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Plt Gubri SF Hariyanto juga meminta agar semangat kolaborasi tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota diharapkan mengambil bagian aktif dalam memperkuat kerja sama dengan pengadilan agama sehingga upaya perlindungan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau masyarakat secara merata.

"Saya juga berharap semangat yang sama terus diperkuat oleh pemerintah kabupaten dan kota bersama pengadilan agama di seluruh Riau. Karena persoalan perempuan dan anak berada di tengah masyarakat kita. Maka perlindungan dan pendampingannya juga harus semakin dekat, mudah diakses, dan benar-benar membantu mereka yang membutuhkan," jelasnya.

Diungkapkan, persoalan perempuan dan anak tidak selalu dapat diselesaikan melalui pendekatan hukum semata. Diperlukan kehadiran pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan serta pendampingan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak yang menghadapi persoalan rumah tangga maupun dampak perceraian.

Dalam kesempatan tersebut, SF Hariyanto turut menyampaikan apresiasi kepada Ketua PTA Pekanbaru, Dr Sutomo, beserta seluruh jajaran dan pihak-pihak yang telah mendorong terwujudnya kerja sama tersebut. Ia menegaskan Pemprov Riau berkomitmen melanjutkan sinergi bersama lembaga peradilan serta pemerintah kabupaten dan kota.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru beserta seluruh jajaran, serta semua pihak yang telah mendorong terwujudnya kerja sama ini. Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi ini bersama lembaga peradilan dan pemerintah kabupaten kota, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia berharap kolaborasi tersebut memberikan dampak nyata terhadap penguatan upaya pencegahan perkawinan anak di Riau. Selain itu, pemenuhan hak perempuan dan anak setelah perceraian juga harus menjadi perhatian bersama agar mereka tetap mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta hak-hak yang semestinya terpenuhi.

"Saya berharap melalui kerja sama ini, upaya pencegahan perkawinan anak semakin kuat, pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian semakin terjamin, serta perlindungan yang kita hadirkan dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Riau," tuturnya. (rls/pri)