BHARABAS MEDIA, PEKANBARU -- Ratusan massa yang tergabung dalam berbagai paguyuban, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), serta elemen masyarakat Riau menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran pintu masuk Pertamina Hulu Rokan (PHR), Jalan Sembilang, Rumbai, Pekanbaru, Selasa (10/11/2026).

Massa yang terdiri dari Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Gerakan Masyarakat Adat (GEMA), tokoh paguyuban, ormas, dan berbagai elemen masyarakat tersebut menyuarakan lima tuntutan kepada pemerintah pusat.

Tuntutan itu berkaitan dengan hak daerah penghasil sumber daya alam, pengelolaan lahan, hingga kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

Aksi berlangsung tertib dan damai. Massa berkumpul di sekitar gerbang masuk PHR dengan membawa spanduk dan menyampaikan aspirasi secara bergantian. Salah satu orator dalam aksi tersebut adalah tokoh masyarakat Riau, Taufik Tambusai.

Dalam orasinya, Taufik menegaskan bahwa Riau merupakan daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, mulai dari minyak dan gas bumi hingga perkebunan kelapa sawit.

Namun, besarnya kekayaan alam tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Riau sebagai daerah penghasil. Masyarakat Riau tidak ingin hanya menjadi penonton di tengah besarnya aktivitas pengelolaan sumber daya alam yang berlangsung di daerah sendiri.

Karena itu, ia menyuarakan perlunya kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil. Salah satunya melalui peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) migas dan perkebunan kelapa sawit.

Tuntutan pertama yang disampaikan massa yakni meminta pemerintah pusat menetapkan alokasi DBH minyak dan gas bumi (migas) sebesar 70 persen untuk Provinsi Riau. Mereka menginginkan skema pembagian DBH migas yang lebih proporsional bagi Riau. Dalam orasinya,

Taufik menyampaikan Riau dinilai juga layak mendapatkan perhatian dan kebijakan yang kmemberikan manfaat lebih besar bagi daerah penghasil.

Tuntutan kedua, meminta alokasi DBH perkebunan kelapa sawit sebesar 70 persen untuk Riau. Besarnya kontribusi sektor perkebunan kelapa sawit terhadap perekonomian daerah dinilai harus diimbangi dengan pembagian hasil yang memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, massa menuntut perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) maupun pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI) memenuhi kewajiban penyediaan kebun plasma sebesar 20 persen.

Taufik menilai, keberadaan perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam Riau harus memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar.

Kewajiban plasma tidak boleh hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi harus benar-benar direalisasikan agar masyarakat tempatan ikut menikmati hasil kegiatan usaha perusahaan.

Untuk sektor perkebunan, kewajiban tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar memperoleh manfaat ekonomi. Sementara pada sektor kehutanan, massa meminta pemenuhan akses masyarakat melalui skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Tuntutan keempat berkaitan dengan kesempatan kerja bagi masyarakat tempatan. Massa meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau memprioritaskan sekurang-kurangnya 60 persen tenaga kerja lokal.

Dalam orasinya, Taufik juga menekankan pentingnya keberpihakan perusahaan terhadap putra-putri daerah. Menurutnya, investasi dan aktivitas perusahaan di Riau semestinya turut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

Jangan sampai kekayaan alam dikelola di Riau, tetapi masyarakat tempatan justru kesulitan mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri. Karena itu, keterlibatan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian serius seluruh perusahaan yang beroperasi di Bumi Lancang Kuning.

Sementara tuntutan kelima, massa meminta pengembalian lahan sitaan dalam kegiatan penertiban kawasan hutan (PKH) yang berkaitan dengan kebun masyarakat kepada masyarakat adat dan masyarakat tempatan.

Massa menilai, penertiban kawasan hutan harus memperhatikan keberadaan masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari lahan tersebut. Status dan penguasaan lahan perlu ditinjau secara cermat agar kebijakan penertiban tidak mengabaikan hak masyarakat adat maupun masyarakat tempatan.

Melalui lima tuntutan tersebut, Taufik bersama elemen masyarakat yang hadir berharap pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Riau.

Mereka menginginkan adanya kebijakan yang lebih adil, terutama menyangkut pembagian hasil sumber daya alam, pemenuhan hak atas lahan, dan kesempatan kerja.

Aksi damai tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan kekayaan alam Riau memberikan manfaat lebih besar bagi daerah dan masyarakatnya sendiri.

Massa berharap tuntutan yang disampaikan tidak berhenti sebatas seruan dalam aksi unjuk rasa, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret dari pemerintah maupun pihak terkait. (rls/pri)