BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan mitra strategis Pemerintah Provinsi Riau dalam pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan SF Hariyanto saat memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 sekaligus melaksanakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) X TP PKK Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026.

Menurutnya, dengan jaringan kader yang menjangkau hingga ke desa dan kelurahan, PKK memiliki peran penting untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Bagi Pemerintah Provinsi Riau, PKK merupakan mitra strategis dalam pembangunan daerah. Dengan jaringan kader yang menjangkau hingga ke desa dan kelurahan, PKK memiliki peran penting untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan juga kita sudah melihat hasil kerja bersama tersebut," kata SF Hariyanto, Senin (9/11/2026).

SF Hariyanto mencontohkan capaian membanggakan PKK Riau pada peringatan HKG PKK tingkat nasional di Makassar, Juli lalu. Tiga kabupaten di Riau, yakni Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Siak, memperoleh penghargaan nasional atas upaya menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi.

"Kita juga mengapresiasi berbagai kegiatan PKK Riau dalam membantu kebutuhan masyarakat serta mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Capaian tersebut tentu menjadi dorongan bagi kita untuk terus memperkuat peran PKK dalam pembangunan daerah," ujarnya.

Meski demikian, SF Hariyanto mengingatkan masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi stunting di Riau masih sebesar 20,1 persen, dan pada tahun 2026 ditargetkan turun menjadi 17 persen.

Sementara itu, hingga 26 Oktober lalu, sekitar 2,58 juta masyarakat Riau telah memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Capaian ini menunjukkan kemajuan, sekaligus mengingatkan bahwa masih banyak keluarga yang perlu dijangkau melalui kerja bersama.

"Kita menyadari masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024, prevalensi stunting di Riau masih sebesar 20,1 persen, dan pada tahun 2026 kita menargetkan penurunan menjadi 17 persen," jelasnya.

Ia berharap gerakan PKK ke depan semakin selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Sebagaimana arahan Ketua Umum TP PKK Pusat dan Kementerian Dalam Negeri, penguatan 10 Program Pokok PKK perlu didukung perencanaan yang baik, kolaborasi lintas sektor, serta hasil yang dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat.

"Karena itu, saya berharap gerakan PKK ke depan semakin selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Sebagaimana arahan Ketua Umum TP PKK Pusat dan Kementerian Dalam Negeri, penguatan 10 Program Pokok PKK perlu didukung perencanaan yang baik, kolaborasi lintas sektor, serta hasil yang dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat," pungkasnya. (rls/pri)