BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau menjadwalkan pelaksanaan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) pada 11-12 November 2026 mendatang.

Berbagai persiapan mulai dimatangkan, termasuk memastikan keabsahan anggota yang memiliki hak suara hingga pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon Ketua Umum KONI Riau.

Untuk mematangkan persiapan tersebut, Caretaker KONI Riau menggelar Rapat Koordinasi dan Konsultasi (Rakorsul) bersama anggota KONI Riau di Hotel Mutiara Merdeka, Rabu (4/11/2026).

Ketua Caretaker KONI Riau, Mayjen TNI (Purn) Eko Budi Soepriyanto, mengatakan Rakorsul tersebut bertujuan memberikan pemahaman dan informasi kepada seluruh anggota KONI mengenai tahapan serta mekanisme yang akan dilaksanakan dalam Musorprovlub mendatang.

Menurutnya, koordinasi awal sangat penting agar pelaksanaan musyawarah dapat berjalan tertib, lancar, dan seluruh tahapan telah dikomunikasikan kepada peserta.

"Sehingga jalannya musyawarah nanti akan berjalan dengan baik dan lancar karena sudah terakomodasi dan terkomunikasi pada saat rapat koordinasi dan konsultasi ini," ujar Eko usai membuka Rakorsul.

Ia menjelaskan, dalam Rakorsul tersebut masing-masing anggota KONI hanya mengutus satu orang perwakilan. Khusus anggota yang memiliki hak suara, pihaknya mengundang ketua umum masing-masing organisasi.

Apabila ketua umum berhalangan hadir, maka yang bersangkutan wajib memberikan mandat kepada salah satu anggota untuk mewakili. Mandat tersebut harus dibuktikan dengan surat asli yang ditandatangani langsung oleh ketua umum bersangkutan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi persoalan administrasi maupun keabsahan perwakilan saat Musorprovlub berlangsung.

Selain itu, Eko menegaskan bahwa pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) calon Ketua Umum KONI Riau akan dimulai kembali dari awal. Begitu juga dengan penetapan pimpinan sidang yang nantinya akan ditentukan melalui mekanisme musyawarah.

"Jadi sekarang mulai dari nol TPP-nya, kemudian pimpinan sidangnya semua dari nol. Itu akan dilakukan secara transparan, netral, dan profesional. Nanti data-data bisa dilihat, siapa yang mempunyai hak suara dan siapa yang tidak. Data-data ini akan dibicarakan," jelasnya.

Terkait hak suara, Eko menyebutkan bahwa setiap anggota KONI harus memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan. Di antaranya memiliki surat keputusan (SK) kepengurusan serta rekomendasi dari KONI sesuai ketentuan yang berlaku.

Pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen masing-masing anggota. Apabila masih ditemukan kekurangan, organisasi yang bersangkutan akan diberikan penjelasan agar dapat memahami status dan haknya dalam Musorprovlub.

"Nanti kita sampaikan, berarti anggota ini masih ada kekurangan ini, kekurangan itu, sehingga dia harus menyadari bahwa mereka punya hak atau tidak sebagai anggota," ungkapnya.

Eko menegaskan, seluruh tahapan tersebut harus dipersiapkan dengan baik agar Musorprovlub tidak kembali menimbulkan persoalan.

Ia berharap proses pemilihan Ketua Umum KONI Riau dapat berlangsung secara terbuka dan menghasilkan kepengurusan yang mampu membawa pembinaan olahraga Riau semakin baik.

Di sisi lain, Eko mengingatkan bahwa percepatan pelaksanaan Musorprovlub sangat penting karena ketidakpastian kepengurusan KONI Riau berpotensi berdampak terhadap persiapan atlet menghadapi berbagai agenda pertandingan.

Ia tidak ingin persoalan organisasi berlangsung berlarut-larut hingga menghambat aktivitas dan kesempatan atlet untuk bertanding. Menurutnya, atlet merupakan pihak yang paling membutuhkan kepastian agar pembinaan dan persiapan kompetisi dapat kembali berjalan maksimal.

"Karena terus terang saja, atlet-atlet kita ini banyak yang bergantung pada olahraga. Mereka menunggu kapan bisa bertanding. Nah, 21 November nanti sudah ada pertandingan PON Pantai di Ancol. Pintu masuknya harus didaftarkan oleh KONI," katanya.

Karena itu, ia menargetkan setelah Musorprovlub yang dijadwalkan berakhir pada 12 November mendatang, sudah ada kejelasan mengenai kepemimpinan KONI Riau.

Dengan demikian, atlet maupun cabang olahraga dapat kembali fokus menjalankan program pembinaan dan mempersiapkan diri menghadapi agenda kompetisi.

Eko berharap seluruh anggota KONI Riau dapat mendukung proses tersebut dengan mengedepankan kepentingan olahraga. Sebab, penyelesaian persoalan organisasi menjadi langkah penting agar roda pembinaan olahraga di Bumi Lancang Kuning tidak terus terganggu.

"Setelah tanggal 12 November nanti sudah ada kejelasan bagi atlet. Sehingga atlet bisa langsung on fire lagi dan siap untuk bertanding,"Pungkasnya. (rls/pri)