BHARABAS MEDIA, PEKANBARU – Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan implementasi aturan perpajakan berjalan optimal, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Aula KPP Madya Pekanbaru pada Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 09.00 hingga 11.00 WIB.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala KPP Madya Pekanbaru,
Wildan Abdillah, didampingi oleh Pejabat Pengawas, Fungsional
Penyuluh, serta Pelaksana Seksi Pelayanan KPP Madya Pekanbaru. Selain jajaran internal, forum ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku
kepentingan dan perwakilan Wajib Pajak, di antaranya perwakilan dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Bea Cukai Dumai, LPP RRI Pekanbaru, LKBN Antara, PT Global Sawit Semesta, PT Mustika Agung,
serta PT Pacific Indopalm Industries.

Forum Konsultasi Publik (FKP) ini menjadi wadah strategis bagi KPP
Madya Pekanbaru untuk menyerap aspirasi, masukan, dan umpan balik
langsung dari para pengguna layanan demi perbaikan serta penyempurnaan standar pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan.

Melalui forum diskusi ini, otoritas perpajakan dan kepabeanan berupaya menggali akar permasalahan teknis di lapangan dengan menghadirkan langsung pihak instansi terkait dan para pengguna layanan. Fokus utama pembahasan tertuju pada kesesuaian aspek administratif, waktu pembuatan Faktur Pajak (timeline), serta kelengkapan dokumentasi persetujuan pemasukan barang di Kawasan Berikat agar fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut dapat dimanfaatka secara


tepat dan patuh.

"Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik ini merupakan wadah strategis bagi kami untuk menyerap aspirasi dan umpan balik langsung dari para pengguna layanan demi penyempurnaan standar pelayanan.


Di sisi lain, momentum ini kami manfaatkan untuk memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai teknis pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kawasan Berikat. Kami ingin memastikan seluruh Wajib Pajak, khususnya pengusaha kawasan berikat dan mitranya, dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat dan patuh," ujar Kepala KPP Madya Pekanbaru, Wildan Abdillah.

Melalui edukasi dan komunikasi dua arah dalam forum ini, KPP Madya Pekanbaru berharap dapat terus memperkuat sinergi dengan otoritas kepabeanan, asosiasi profesi, media massa, dan dunia usaha.

Pelaksanaan forum ini diharapkan mampu mendorong tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak serta mewujudkan pelayanan perpajakan yang makin inklusif, responsif, dan profesional.
(rls/pri)