BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta adanya transparansi dan keterlibatan daerah dalam proses rekonsiliasi serta pembahasan perhitungan pajak yang berkaitan dengan hak ekonomi daerah, khususnya Participating Interest (PI) 10 persen Wilayah Kerja (WK) Rokan melalui PT Riau Petroleum Rokan.

Hal tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Pelaku Usaha terhadap Optimalisasi Pajak Daerah yang digelar di Menara Dang Merdu, Selasa (8/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, SF Hariyanto secara khusus meminta SKK Migas Sumbagut dan Kanwil DJP Riau memberikan penjelasan mengenai mekanisme penghitungan pajak atas PI 10 persen WK Rokan.

"Khusus kepada SKK Migas Sumbagut dan Kanwil DJP Riau, kami juga meminta penjelasan terkait Pajak Participating Interest 10 persen Wilayah Kerja Rokan melalui PT Riau Petroleum Rokan," ujar SF Hariyanto.

Ia mengatakan, berdasarkan data unaudited yang diterima Pemprov Riau, terdapat perbedaan angka penerimaan dan PPh Migas pada periode Februari dan Maret.

"Data unaudited yang kami terima menunjukkan, pada Februari tercatat penerimaan sekitar Rp16,982, sementara PPh Migas sekitar Rp5,98 miliar. Pada Maret sekitar Rp17,308, sementara PPh Migas sekitar Rp33,82 miliar," katanya.

Menurutnya, Pemprov Riau membutuhkan penjelasan secara menyeluruh mengenai bagaimana angka kewajiban pajak tersebut terbentuk. Bukan hanya angka akhirnya, tetapi juga komponen yang menjadi dasar perhitungannya.

"Kami ingin penjelasan penghitungan pajaknya: dari mana angka kewajiban tersebut terbentuk, bagaimana kaitannya dengan lifting, LPN, revenue, biaya operasi, working capital, lost carry forward, hak ekonomi PI 10 persen, sampai akhirnya berapa yang benar-benar diterima daerah," jelasnya.

SF Hariyanto menegaskan, Pemprov Riau ke depan berharap dapat dilibatkan dalam proses rekonsiliasi dan pembahasan perhitungan yang berkaitan dengan hak ekonomi daerah, tentunya sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

"Kami ingin prosesnya tidak hanya menghasilkan angka akhir yang kemudian kita terima, tetapi Pemerintah Provinsi Riau juga memahami basis data, komponen perhitungan, mekanisme pembebanan biaya, sampai dasar pengenaan pajaknya," tegasnya.

Ia menilai, keterbukaan dalam proses tersebut penting untuk membangun kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah dan pelaku usaha. Dengan demikian, optimalisasi penerimaan daerah tetap dapat berjalan tanpa mengganggu iklim investasi dan kepastian berusaha.

SF Hariyanto menegaskan Pemprov Riau bersama seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki komitmen yang sama untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dunia usaha dan pemenuhan hak daerah.

"Saya bersama seluruh unsur Forkopimda mempunyai komitmen yang sama, dunia usaha harus tetap tumbuh, kepastian berusaha harus kita jaga, tetapi hak daerah juga harus terpenuhi secara benar dan berkeadilan," ujarnya.

Ia menekankan, optimalisasi pajak dan penerimaan daerah bukan semata-mata mengejar peningkatan angka pendapatan. Penerimaan yang diperoleh daerah diharapkan dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Karena yang kita perjuangkan bukan sekadar kenaikan angka penerimaan. Kita ingin penerimaan itu kembali menjadi jalan yang lebih baik, jembatan yang lebih layak, pelayanan publik yang semakin kuat, dan pembangunan Riau yang benar-benar dirasakan masyarakat maupun dunia usaha," tuturnya.

Untuk itu, SF Hariyanto berharap pertemuan tersebut dapat menjadi momentum menyatukan data, pemahaman, dan komitmen seluruh pihak dalam menyelesaikan berbagai kewajiban yang masih harus dituntaskan.

"Inilah yang saya harapkan dari pertemuan kita hari ini, satu data, satu pemahaman, dan satu komitmen untuk menuntaskan apa yang masih menjadi kewajiban bersama," pungkasnya. (rls/pri)