BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah percepatan penanggulangan tuberkulosis (TB) melalui strategi deteksi dini yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Upaya tersebut dilakukan agar penemuan kasus dapat meningkat sehingga penanganan pasien berlangsung lebih cepat dan penyebaran penyakit dapat ditekan.

Komitmen tersebut disampaikan Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat menghadiri kegiatan di RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. Ia menegaskan bahwa keberhasilan eliminasi TB tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi membutuhkan kepemimpinan daerah dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.

Ia menambahkan bahwa capaian penemuan kasus TB di Provinsi Riau hingga akhir Juli 2026 masih jauh dari target yang diharapkan. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena masih banyak penderita yang belum teridentifikasi.

"Sampai 29 Juli 2026, capaian penemuan kasus TBC di Riau baru 36 persen. Artinya, dari seluruh kasus TBC yang diperkirakan ada baru sekitar sepertiganya yang berhasil ditemukan dan dilaporkan," ujarnya di RSUD Arifin Achmad Riau, Selasa (04/08/26).

Ia menjelaskan, rendahnya capaian tersebut berkaitan dengan cakupan pelayanan terhadap masyarakat yang diduga menderita TB. Menurutnya, pemeriksaan sesuai standar masih belum menjangkau seluruh kelompok yang berisiko.

"Kondisi ini berkaitan dengan cakupan pelayanan terhadap masyarakat yang diduga menderita TBC, yang masih sekitar 55 persen. Artinya, baru sekitar separuh masyarakat yang diperkirakan sebagai terduga TBC telah memperoleh pemeriksaan sesuai standar," jelasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Plt Gubri SF Hariyanto mengajak seluruh pihak terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis sebagai salah satu strategi utama menemukan kasus TB sejak dini. Program tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk melakukan skrining terhadap masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko.

"Dalam kerangka inilah pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis harus kita optimalkan. Program ini tidak hanya menjadi pelayanan pemeriksaan kesehatan umum, tetapi juga harus menjadi pintu masuk untuk mengenali masyarakat yang memiliki gejala atau faktor risiko TBC, kemudian segera diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan," tegas Plt Gubri SF Hariyanto.

Diungkapkan, target pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di Provinsi Riau sepanjang 2026 mencapai 46 persen dari total penduduk atau sekitar 3,16 juta jiwa. Hingga awal Agustus, realisasi peserta baru mencapai sekitar seperempat dari target tersebut.

"Target Cek Kesehatan Gratis Provinsi Riau tahun 2026 sebesar 46 persen penduduk, atau sekitar 3,16 juta orang. Sampai 2 Agustus 2026, telah diikuti oleh sekitar 1,73 juta orang, atau 25,1 persen," ungkapnya.

Peningkatan capaian program bukan semata-mata untuk memenuhi target administrasi. Lebih dari itu, semakin banyak masyarakat yang diperiksa maka semakin besar peluang menemukan penderita TB lebih awal sehingga pengobatan dapat segera dilakukan.

"Capaian tersebut harus kita dorong, bukan hanya untuk memenuhi target jumlah pemeriksaan. Tetapi agar semakin banyak masyarakat berisiko TBC yang dapat ditemukan, diperiksa, dan ditangani lebih awal," tambahnya.

Ia juga meminta seluruh bupati dan wali kota di Provinsi Riau agar memimpin langsung percepatan pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis di daerah masing-masing. Hal itu dikarenakan, keberhasilan program tidak boleh hanya dibebankan kepada dinas kesehatan maupun puskesmas.

"Karena itu, saya meminta para bupati dan wali kota memimpin langsung percepatan Cek Kesehatan Gratis di wilayah masing-masing. Jangan sepenuhnya diserahkan kepada dinas kesehatan dan puskesmas, jangan hanya menunggu masyarakat datang ke puskesmas," tuturnya.

Lebih lanjut, pelayanan kesehatan harus lebih dekat dengan masyarakat melalui pendekatan jemput bola di berbagai lokasi. Ia mendorong keterlibatan sekolah, perkantoran, tempat kerja, TNI, Polri, klinik swasta, perguruan tinggi, perusahaan, hingga seluruh aparatur sipil negara agar strategi percepatan penanganan TB dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Pelayanan harus didekatkan melalui sekolah, perkantoran, tempat kerja, dan berbagai kegiatan masyarakat, dengan melibatkan TNI, Polri, klinik swasta, perguruan tinggi, perusahaan, dan seluruh ASN." pungkasnya. (rls/pri)