BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Rapat Penyampaian Hasil Deteksi Participating Interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja Provinsi Riau, Rabu (24/6/2026).

Agenda tersebut digelar di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau. Dan disaksikan sejumlah kepala daerah kabupaten kota.

Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo menyebutkan kehadiran pihaknya di Provinsi Riau, guna penguatan tata kelola PI 10 persen.

"Hari ini kami hadir di Provinsi Riau, agendanya adalah penguatan tata kelola PI 10 persen bagi hasil migas ke daerah. Kami dari KPK berharap program ataupun kebijakan PI 10 persen ini bisa memberikan manfaat secara optimal bagi daerah penghasil," kata Brigjen Pol Agung.

Agar hal tersebut terwujud, dikatakannya, perlu dilakukan deteksi ataupun perbaikan atas permasalahan yang ditemukan.

"Permasalahan yang mengemuka dalam pengelolaan PI 10 persen itu secara umum adalah kurangnya transparansi, akuntabilitas dari pemangku kepentingan. Untuk itu, kita hadir agar sama-sama membuka data, mana saja yang perlu dibenahi," katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto menyampaikan terima kasih atas kunjungan jajaran KPK ke Bumi Lancang Kuning.

"Kami atas nama Pemerintah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas kunjungan pak Direktur dan jajaran untuk menyampaikan hasil deteksi PI 10 persen ini," kata SF Hariyanto.

Dikatakannya, data dari penyampaian KPK tersebut, akan ditindaklanjuti pihaknya bersama kabupaten kota. Agar tata kelola dalam pengurusan PI dapat dimanfaatkan secara adil.

"Ini akan kami jadikan sebagai perbaikan tata kelola dalam pengurusan PI. Kami berharap dengan data yang telah diberikan oleh KPK, dapat menjadi kajian lanjutan bagi kabupaten kota, sehingga hasilnya dapat memuaskan," pungkasnya. (rls/pri)