BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), SF Hariyanto mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebab ia menilai program tersebut sangat membantu peningkatan sumber daya manusia, dan mendorong peningkatan perekonomian lokal.

"Kita mendukung program MBG karena bersinergi dengan semangat efisiensi APBD. Hal itu terbukti dengan adanya program MBG, kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp45 miliar per tahun untuk sekolah biaya makan minum sekolah berasrama (Boarding School)," kata Plt Gubri.

Hal ini menyikapi adanya pemberitaan yang berkembang soal menurunnya retribusi dari kantin sekolah.

"Dengan ini saya meluruskan informasi yang berkembang. Saat itu, ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Pak Abdullah saat paripurna memberi saran dan mempertanyakan soal penurunan retribusi, salah satu parameter dari penerimaan retribusi kantin sekolah. Namun penurunan itu tidak signifikan, dibanding efisiensi yang sangat besar mencapai angka Rp45 miliar dari adanya program MBG ini," tegasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Riau Abdullah yang juga Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Riau sangat mendukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam upaya peningkatan PAD dari sektor retribusi.

Pasalnya, penerimaan sektor retribusi sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu, ia mendorong 28 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau dalam memaksimalkan penerimaan retribusi.

"Memang saya sempat mempertanyakan dan memberi saran terkait kontribusi retribusi saat paripurna, saya mendorong agar 28 OPD yang memiliki potensi retribusi dalam memaksimalkan pendapatan daerah dari sisi retribusi," ujarnya.

Adapun terkait keinginan Plt Gubernur Riau untuk memberdayakan kantin sekolah sesuai arahan Ketua BGN, juga mendapat apresiasi DPRD Riau.

"Kami mendukung semangat Plt Gubernur dalam memberdayakan kantin sekolah. Karena ini bersinergi dengan rencana program BGN, tentu hal ini akan kita kawal bersama," ungkapnya.

Disamping itu, Abdullah meluruskan terkait pemberitaan yang berkembang soal penurunan PAD karena program MBG tersebut tidak benar.

"Bahkan, berpotensi mengalami peningkatan PAD dari berbagai sektor, misalnya pajak bahan bakar kendaraan, pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan. Jadi tidak benar MBG berdampak terhadap penurunan PAD, dan Pak Plt Gubernur tak pernah menyebut penurunan PAD itu. Yang mengalami penurunan itu hanya retribusi dan itu pun jumlahnya tidak signifikan," tegasnya.

Untuk itu, kedepannya DPRD Riau akan bersinergi dengan Pemprov Riau dalam memaksimalkan potensi retribusi di Riau. Sehingga dapat berdampak positif pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi kerakyatan di Bumi Lancang Kuning. (rls/pri)