BHARABAS MEDIA, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menegaskan komitmen kuat lembaganya untuk mendorong kebermanfaatan dan ketepatan sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sejumlah langkah efisiensi strategis. Penegasan tersebut disampaikan Nanik didampingi Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono, dalam keterangan pers perdananya usai menjalani prosesi pelantikan resmi di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Langkah penataan ini diambil sebagai respons cepat untuk menjaga stabilitas sirkulasi keuangan makro tanpa mengurangi esensi pemenuhan nutrisi generasi bangsa. Manajemen BGN berkomitmen untuk merancang sistem operasional yang ramping namun memiliki daya jangkau yang luas dan berdampak masif di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami sangat concern pada efisiensi anggaran agar program ini bisa berjalan optimal tanpa membebani anggaran negara pada saat ini. Namun, kami pastikan langkah efisiensi ini sama sekali tidak akan mengubah atau menurunkan target dari kualitas gizi yang kita berikan kepada masyarakat,” jelas Nanik S. Deyang kepada awak media.

Lebih lanjut, Nanik menuturkan bahwa langkah taktis awal dalam menjalankan fungsi efisiensi ini adalah dengan memberlakukan kebijakan moratorium pembangunan dapur baru. Kebijakan ini diambil guna melakukan kajian mendalam serta evaluasi total terkait standarisasi dan kebutuhan ideal jumlah dapur produksi yang bertugas melayani para penerima manfaat di tingkat daerah.

Melalui penataan ulang tersebut, BGN dapat memetakan secara presisi wilayah mana saja yang sudah terakomodasi dengan baik atau justru mengalami kelebihan kapasitas produksi. “Kita tata kembali apakah dapur yang ada saat ini sudah bisa melayani secara optimal dengan basis data penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya jumlah dapur tersebut berlebihan sehingga terjadi pemborosan,” pungkasnya.

Refocusing Data 63 Juta Penerima Manfaat

Selain penataan infrastruktur dapur, Nanik juga mengumumkan agenda besar untuk melakukan refocusing atau penyaringan ulang terhadap data penerima manfaat program MBG. Langkah validasi ini sangat krusial untuk memastikan bahwa jatah distribusi makanan bergizi nantinya benar-benar mendarat di tangan kelompok masyarakat yang dinilai paling membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. BGN akan membedah secara objektif database nasional yang saat ini mencatat angka puluhan juta jiwa sasaran program.

“Kita akan arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang mutlak membutuhkan intervensi gizi. Ini kita lakukan refocusing untuk memastikan apakah data 63 juta yang sekarang ada ini benar-benar butuh seluruhnya, atau sebetulnya bisa dikurangi sebagian untuk kemudian dialihkan kepada wilayah lain yang belum memperoleh,” papar Nanik secara rinci.

Standar Kualitas dan Strategi Pendanaan Wilayah 3T

Nanik menegaskan bahwa sepanjang tahun anggaran 2026 ini, BGN diperintahkan oleh Presiden untuk lebih fokus pada penguatan kualitas ketimbang mengejar kuantitas cakupan wilayah. Pihaknya akan menerjunkan tim pengawas untuk mengecek secara langsung kepatuhan operasional dapur-dapur yang sudah berjalan agar tetap linier dengan petunjuk teknis (juknis) kesehatan dan kebersihan yang berlaku.

Sementara itu, untuk menyiasati pemenuhan gizi di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), BGN akan membangun kolaborasi pendanaan kreatif non-APBN. Lembaga ini siap menggandeng dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dana hibah luar negeri, hingga kemitraan sektor swasta lokal guna menghadirkan Program MBG yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masa depan generasi Indonesia. (rls/pri)