BHARABAS MEDIA, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Provinsi Riau resmi menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan ini menandai langkah strategis dalam proses penyusunan APBD 2026 agar lebih akuntabel, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Riau, Senin malam - 24 November 2025 tersebut juga menjadi momentum konsolidasi antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan arah pembangunan daerah berjalan selaras dengan visi Riau yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, menekankan bahwa penandatanganan KUA-PPAS bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan komitmen bersama untuk menghadirkan APBD 2026 yang lebih aspiratif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa perencanaan anggaran tahun 2026 dilakukan secara realistis, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. DPRD sangat menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang efektif, tepat sasaran, dan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Riau,” tegasnya.

Ia turut mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyusun program dan kegiatan yang benar-benar mengacu pada prioritas pembangunan daerah.

“Belanja pembangunan harus memiliki dampak langsung, terutama dalam pengurangan kemiskinan, percepatan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas layanan publik. Kami tidak menginginkan adanya anggaran yang bersifat seremonial atau tidak memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa penandatanganan KUA-PPAS merupakan fondasi awal dalam memastikan APBD 2026 mampu menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran agar APBD 2026 benar-benar mendukung pencapaian target pembangunan. Fokus kami adalah peningkatan layanan publik, pengentasan kemiskinan, penanganan infrastruktur, serta penguatan sektor ekonomi produktif,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas peran DPRD Riau yang dinilai konstruktif dalam proses pembahasan sehingga nota kesepakatan dapat diselesaikan tepat waktu.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras bersama pemerintah daerah. Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini adalah kunci keberhasilan pembangunan Riau,” tutupnya. (rls/pri)