BHARABAS MEDIA, PEKANBARU — Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Triyoga Laksito, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dia menyebut bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan sumber data penting bagi pemerintah dalam menyusun arah kebijakan nasional maupun daerah—termasuk khususnya industri jasa keuangan. “OJK pasti akan memberikan dukungan (Sensus Ekonomi 2026),” katanya di Pekanbaru.

Triyoga mengatakan Sensus Ekonomi akan membantu menentukan arah alokasi sumber daya, termasuk sektor industri yang perlu diperkuat. Data sensus dapat menjadi dasar pemetaan kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan sekolah vokasi.

Dia menekankan pentingnya memperoleh data nyata dari lapangan. Keakuratan data akan sangat bergantung pada kejujuran dan kelengkapan pengisian dari para responden. “Kita butuh data real, dan itu hanya bisa diperoleh jika responden mengisi dengan jujur dan lengkap,” ujar Triyoga.

Karena OJK membawahi sektor jasa keuangan, dia memastikan akan mendorong seluruh entitas industri keuangan di Riau untuk berpartisipasi aktif dalam sensus, terutama dalam mempermudah petugas sensus dan memberikan data real.

Bahkan, tidak menutup kemungkinan OJK akan mengeluarkan instruksi atau bentuk imbauan resmi kepada industri keuangan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.” Namun bentuk dukungan itu masih akan dilihat sesuai kebutuhan. Nanti seperti apa bentuk dorongannya, kita lihat dulu,” ujarnya.

Triyoga menegaskan bahwa kolaborasi antara OJK dan BPS sangat penting untuk memastikan keberhasilan Sensus Ekonomi. Menurutnya, data yang kuat akan mempermudah pemerintah dalam menyusun strategi pembangunan dan memperkuat daya saing daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) RI menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pelaku usaha, terutama perusahaan besar, untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menyampaikan hal tersebut usai FGD Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, Jumat, 21 November 2025.

Sonny mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi BPS selama pelaksanaan sensus di berbagai daerah adalah rendahnya partisipasi perusahaan berskala besar. Banyak perusahaan menolak memberikan informasi mengenai aktivitas usaha mereka, sehingga proses pengumpulan data tidak berjalan optimal. Ia menegaskan data yang diberikan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kebutuhan statistik nasional.

BPS menargetkan pemetaan lengkap terhadap seluruh pelaku usaha, mulai dari skala besar, menengah, kecil hingga mikro. Data ini menjadi dasar pemerintah dalam memahami struktur ekonomi nasional, termasuk sektor yang kekurangan pelaku dan penyebab tingginya impor pada komoditas tertentu.

Dalam kesempatan itu, Sonny menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Riau, khususnya kepada Plt Gubernur SF Hariyanto, atas komitmen mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Ia menilai dukungan pemerintah daerah sangat penting mengingat sensus hanya dilakukan sekali dalam 10 tahun dan membutuhkan kerja besar.

Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Juli tahun depan. BPS mengajak seluruh pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan data agar pemerintah dapat memperoleh gambaran ekonomi Indonesia secara akurat. (rls/pri)