BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi kepada kabupaten/kota berprestasi dalam capaian Universal Health Coverage (UHC) pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61.

Penghargaan tersebut sebagai bentuk komitmen menjaga pemerataan layanan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat serta berdasarkan capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan jaminan kesehatan per 1 November 2025.

Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi daerah dengan capaian tertinggi, mencatat kepesertaan 103,44 persen dan keaktifan 98,44 persen. Disusul Kota Pekanbaru dengan kepesertaan 100,76 persen dan keaktifan 83,15 persen.

Dilanjutkan Kabupaten Kampar yang mencapai kepesertaan 100,44 persen dengan keaktifan 84,56 persen. Kabupaten Pelalawan mencatat kepesertaan 99,53 persen dan keaktifan 85,84 persen, sementara Kabupaten Siak berada pada angka 98,87 persen untuk kepesertaan dan 82,25 persen untuk keaktifan.

Kemudian Kabupaten Kuantan Singingi memperoleh kepesertaan 98,80 persen dan tingkat keaktifan 82,92 persen, sedangkan Kabupaten Bengkalis mencatat kepesertaan 98,65 persen dan keaktifan 84,10 persen.

Kota Dumai mengikuti dengan kepesertaan 98,55 persen dan keaktifan 85,44 persen. Dan terakhir, Kabupaten Rokan Hilir mencapai kepesertaan 98,21 persen serta keaktifan 80,37 persen.

Pada kesempatan itu, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto juga menerima penghargaan atas capaian UHC tingkat provinsi, dengan cakupan kepesertaan mencapai 99,68 persen dan tingkat keaktifan 83,17 persen per 1 November 2025. Usai menerima penghargaan, ia menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

"Alhamdulilah tadi kita berikan penghargaan kepada kabupaten kota. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang jadikan kesehatan di Riau tetap terjaga," jelasnya saat upacara Peringatan Hari Kesehatan (HKN) ke-61 tahun 2025 di Kantor Gubernur Riau, Senin (17/11).

Plt. Gubernur Riau menyampaikan bahwa pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan dengan memastikan seluruh aspek pendukungnya terpenuhi. Mulai dari penyediaan anggaran hingga pemenuhan kewajiban (mandatory) yang telah ditetapkan.

Ia menjelaskan bahwa belum semua kabupaten/kota di Riau dapat menerima piagam tersebut karena masih terdapat kendala pada sisi keuangan daerah. Meski demikian, ia menegaskan akan mendorong semua pihak untuk bekerja bersama agar target dan harapan tersebut dapat tercapai secara merata di seluruh Riau.

"Butuh kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten kota, apa harapan ke depannya sama-sama bisa diselesaikan," tutupnya. (rls/pri)