BHARABAS MEDIA, PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pertemuan tersebut berlangsung secara virtual di Gedung Daerah Pauh Janggi, Pekanbaru, Senin (20/10/25).

Gubri Abdul Wahid menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran serta upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan yang masih dihadapi bumi lancang kuning. Dikatakan, bahwa tingkat realisasi APBD Riau hingga saat ini baru mencapai sekitar 65 persen.

“Kami baru saja selesai rapat dengan Menteri Keuangan dan Mendagri dalam rangka realisasi APBD tahun 2025 ini. Ya, kita masih di 65 persen, belum sampai 70 persen. Belanja juga kita masih seperti itu karena memang kita menunggu uang kita ada, baru kita belanja karena memang komponen belanja lebih banyak bayar hutang,” katanya.

Dijelaskan, pengeluaran tahun ini banyak dialokasikan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang, terutama yang terkait dengan proyek-proyek infrastruktur strategis. Meski demikian, ia tetap berupaya menjaga agar kegiatan ekonomi di masyarakat tidak terganggu.

“Saya hampir tiap bulan mengevaluasi bagaimana aktivitas ekonomi di daerah bisa berjalan dengan baik. Terutama memudahkan investasi, realisasi APBD, yang selanjutnya tentu daya beli masyarakat,” jelasnya.

Diungkapkan, daya beli masyarakat menjadi indikator penting yang menggambarkan stabilitas ekonomi daerah. Ia menambahkan bahwa inflasi daerah menjadi salah satu aspek yang terus dipantau.

“Daya beli masyarakat ini kita lihat dari inflasi, kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bisa terpenuhi dengan baik, berarti belanja masyarakat stabil lagi,” ungkapnya.

Ia menegaskan pemerintah juga fokus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat agar lebih dinamis. Sehingga, Gubri Abdul Wahid berkomintmen untuk mempermudah iklim investasi di Riau.

“Komitmen kita mendorong perekonomian daerah yang pertama kemudahan investasi. Kalau ada kendala-kendala, saya sudah bilang kepada seluruh pengusaha dan para investor kalau ada kendala info ke kita supaya bisa kita tindak lanjuti dengan cepat,” tegasnya.

“Maka itu saya buat Satgas di Migas, supaya perizinan-perizinan jadi dimudahkan. Yang selama ini umpamanya tiga bulan, ternyata bisa selesai dalam seminggu,” tambahnya.

Selain itu, Gubri Abdul Wahid menuturkan, Pemprov Riau bersama Polda Riau telah membentuk Satgas PHK. Tujannya untuk mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja yang bersifat mendadak.

“Kami sama Pak Kapolda telah membuat Satgas PHK, ini juga mengantisipasi kalau ada PHK yang sifatnya bisa dibicarakan, kita carikan solusinya sehingga kepastian kerja bagi rakyat kita terjamin,” tuturnya.

Menurut Gubri, langkah-langkah tersebut diambil untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa iklim investasi yang kondusif harus berjalan beriringan dengan jaminan ketenagakerjaan.

Lebih lanjut, Gubernur Abdul Wahid mengungkapkan bahwa kondisi investasi di Riau saat ini menunjukkan perkembangan positif.

“Kondisi investasi kita saat ini saya dapat laporan sekitar Rp21 triliun ya, sudah masuk, sudah realisasi, insyaAllah ini bagus ya. Yang paling tinggi itu di Dumai, Pelalawan, Inhil. Ya target kita mudah-mudahan sampai akhir tahun bisalah Rp25 triliun." pungkasnya. (rls/pri)