BHARABAS MEDIA, JAKARTA – Bank Riau Kepri (BRK) Syariah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Kali ini, BRK Syariah menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) tiga pihak bersama Koperasi Produsen Unit Desa Sejahtera dan Koperasi Produsen Sawit Harapan Rakyat.

Kerjasama ini merupakan bagian dari Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang digulirkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Penandatanganan berlangsung pada Kamis 25 September 2025, bertempat di Kantor BPDP Gedung Surachman Tjokrodisurjo, Jakarta.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Normansyah Hidayat Syahruddin, Direktur Penyaluran Dana BPDP Kementerian Keuangan, sebagai perwakilan pemerintah.

Dari BRK Syariah, hadir M. Jazuli selaku Pemimpin Divisi Mikro, Kecil, dan Menengah (MKM) yang mewakili jajaran direksi, serta Bobby Ferdian (Branch Manager) dan Budi Setiawan (Team Leader Pembiayaan) dari Kantor Cabang Pangkalan Kerinci. Sementara dari pihak koperasi, penandatanganan dilakukan oleh para ketua yaitu Agusmiran dan Suriadi.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby Ferdian, Branch Manager BRK Syariah Pangkalan Kerinci, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program PSR yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat.

“BRK Syariah sangat mendukung program pemerintah yaitu Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Kami berharap dengan adanya program kemitraan ini, para petani pekebun dapat terbantu dalam meningkatkan produktivitas hasil kebun kelapa sawitnya ke depan,” ujar Bobby.

Program PSR dari BPDPKS merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani, sekaligus menjaga daya saing industri sawit Indonesia di pasar global.

Dengan adanya kerja sama ini, BRK Syariah berharap dapat terus menjadi mitra strategis bagi koperasi dan petani sawit, khususnya dalam menyediakan pembiayaan syariah yang inklusif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan sektor perkebunan. (rls/pri)