Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho mengatakan hasil kesepakatan nasional ini menjadi acuan penting Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyusun kebijakan yang semakin pro-rakyat.
"Keterlibatan aktif Pekanbaru di forum ini mempertegas komitmen kita untuk terus berkolaborasi, bertukar inovasi, dan memastikan program kerja daerah berjalan selaras dengan target pembangunan nasional," kata Wako Agung, Sabtu (4/7/2026).
Dalam Rakernas APEKSI tersebut, Agung juga menyampaikan dukungan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program strategis nasional dapat terus dilanjutkan dan diperkuat.
Agung merekomendasikan dalam Rakernas yang dihadiri para kepala daerah di Indonesia ini, agar program strategis nasional itu tetap dilanjutkan karena berdampak terhadap peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru.
Dipaparkan Wako Agung dalam forum nasional tersebut, bahwa dengan adanya program MBG ini terjadi peningkatan SDM dan perputaran ekonomi di Kota Pekanbaru.
Dengan adanya program MBG, banyak merekrut tenaga kerja baru yang dipekerjakan dalam SPPG atau dapur MBG. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya serapan tenaga kerja baru.
Selain Rakernas sebagai forum strategis organisasi, rangkaian kegiatan juga diisi dengan Youth City Changers (YCC),
Ladies Program, Forum Kepala Bappeda, Forum Lingkungan Hidup, Forum Komunikasi Digital (Komdigi), Forum Pangan, Forum Bisnis, Karnaval Budaya Nusantara, hingga Indonesia City Expo (ICE), .
Berbagai forum tersebut memperkaya pembahasan mengenai isu-isu strategis,
mulai dari ketahanan fiskal, pembangunan infrastruktur, transformasi digital, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik, yang kemudian dirumuskan menjadi rekomendasi bersama Rakernas XVIII APEKSI.
Berbagai pembahasan dalam Rakernas mencakup penguatan ketahanan fiskal daerah, penataan kebijakan ASN, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital pemerintahan, pengelolaan lingkungan dan persampahan, ketahanan pangan, penguatan ekonomi lokal, penataan ruang dan kerja sama antardaerah, penguatan kepastian hukum, hingga peningkatan partisipasi generasi muda dalam pembangunan kota.
Melalui sidang pleno, seluruh pemerintah kota yang hadir kemudian menyepakati 10 rekomendasi Rakernas XVIII APEKSI, yaitu:
1. Penguatan kapasitas fiskal dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah.
2. Penataan kebijakan ASN, PPPK, dan fleksibilitas belanja daerah.
3. Penguatan tata kelola program strategis nasional di daerah.
4. Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
5. Transformasi tata kelola pemerintahan dan digitalisasi layanan publik.
6. Penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan.
7. Penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif.
8. Penguatan tata ruang, kerja sama daerah, dan pembangunan kewilayahan.
9. Penguatan advokasi hukum dan kepastian regulasi.
10. Pelibatan generasi muda dalam pembangunan kota secara berkelanjutan.
Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, menyampaikan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil konsolidasi berbagai forum dan pembahasan selama Rakernas. Menurutnya, pemerintah kota memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, sehingga masukan yang dirumuskan dalam Rakernas diharapkan menjadi bagian dari penguatan kebijakan nasional.
Rakernas XVIII APEKSI menegaskan bahwa ketangguhan kota tidak hanya berkaitan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana, tetapi juga mencakup ketahanan fiskal, pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan ekonomi, transformasi digital, pengelolaan lingkungan, serta kolaborasi antarpemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Sebanyak 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda dipastikan hadir dalam Rakernas XVIII APEKSI mewakili 98 kota anggota APEKSI. Karnaval budaya
diperkirakan melibatkan sekitar 2.800 peserta, sementara Indonesia City Expo dan bazar menghadirkan 375 pelaku UMKM. (Adv)
