PEKANBARU -- Gubernur Riau Syamsuar mengharapkan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan keuangan.

"Penerimaan WTP ini salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dari hasil penilaian BPK itulah, diberikan opini WTP," ujar Gubernur Riau, Selasa (29/10/2019) di Pekanbaru.

Lebih lanjut menurutnya Bagi pemerintah daerah yang mndapatkan opini WTP dari BPK, maka akan mendapatkan dana insentif daerah dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan. Bagi yang menerima opini WTP, akan diberikan dana insentif daerah sebesar Rp23 miliar.

"Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) kan baru pertama kali mendapatkannya (WTP-red). Jadi, inikan sekaligus sebagai motivasi kabupaten/kota lainnya untuk mendapat dana insentif daerah,"harapnya.

Nantinya kata Gubri, dana insentif daerah itu akan dimasukkan Kemenkeu dalam APBD. Selanjutnya pemerintah daerah peraih WTP, dapat menggunakan anggaran itu.

"Sudah ada arahannya, nanti DID itu untuk apa saja digunakan. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah," pungkas Gubri. (PE)