Kecemasan Presiden Joko Widodo terhadap ancaman resesi kian meningkat. Pasalnya, prospek pertumbuhan ekonomi gl" />
 
 
Ancaman Resesi di Mata Jokowi dan Ratusan Triliun untuk UMKM
Sabtu, 01-08-2020 - 23:28:48 WIB
Presiden Jokowi.
TERKAIT:
 
  • Ancaman Resesi di Mata Jokowi dan Ratusan Triliun untuk UMKM
  •  

    JAKARTA -- Kecemasan Presiden Joko Widodo terhadap ancaman resesi kian meningkat. Pasalnya, prospek pertumbuhan ekonomi global makin suram dan kasus positif Covid-19 terus mengalami kenaikan.

    Untuk itu, pada awal pekan lalu ia kembali meminta jajarannya untuk tak 'kendur' sampai vaksin virus corona atau SARS-CoV-2 ditemukan.

    Apalagi sejumlah negara telah terjerembab ke fase resesi karena mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dua kuartal berturut-turut antara lain Amerika Serikat, Singapura, Jerman, Hongkong, dan Korea Selatan.

    "Hati-hati betul, jangan sampai aura krisis itu sudah hilang," kata Jokowi.

    Ia juga mengingatkan para menterinya soal serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang minim. Pasalnya, di luar pengendalian penyebaran Covid-19, upaya pemulihan ekonomi bergantung pada kecepatan pemerintah dalam menggelontorkan bantuan ke masyarakat.

    Salah satu yang perlu didorong, menurut Jokowi, adalah bantuan untuk pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang jadi tulang punggung ekonomi nasional.

    Berdasarkan data yang ia terima per tanggal 22 Jui lalu, realisasi anggaran stimulus mendorong geliat UMKM di tengah pandemi baru sekitar 25 persen dari alokasi Rp123,46 triliun. Sementara program penangan Covid-19 dan PEN secara keseluruhan baru mencapai 19 persen.

    "Stimulus penanganan Covid-19 masih belum optimal dan kecepatannya masih kurang. Data terakhir yang saya terima tanggal 22 Juli, dari stimulus penanganan Covid-19 sebesar Rp695 triliun, yang terealisasi baru Rp136 triliun artinya baru 19 persen," ujarnya.

    Untuk sektor UMKM, program yang dirancang pemerintah sendiri sebenarnya cukup lengkap mulai dari subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, belanja imbal jasa penjaminan (IJP), insentif berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen.

    Terakhir, pemerintah menyiapkan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pembiayaan dana Bergulir Koperasi dan UMKM (LPDB KUMKM) sebesar Rp1 triliun.

    Dari total tersebut, dana yang telah disalurkan LPDB adalah sebesar Rp381 miliar. Anggaran ini disiapkan untuk menjaga likuiditas koperasi dalam ekspansi kredit modal kerja kepada pelaku UMKM.

    Realisasi Lambat
    Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M. Ikhsan Ingratubun menyebut lambatnya realisasi program PEN membuat banyak UMKM harus berusaha mencari permodalan sendiri. Beberapa di antaranya bahkan memilih untuk tutup sementara karena tak bisa mengakses pembiayaan murah.

    Ia mencatat hingga pertengahan Juli 2020 baru sekitar 26 persen pelaku UMKM yang menerima bantuan. Padahal efek pandemi virus corona sudah menghantam masyarakat kecil sejak Maret-April.

    Lebih lanjut, dia menyatakan mereka yang menikmati bantuan baik lewat restrukturisasi cicilan, penangguhan PPh final, mau pun LPDB hanya segelitir saja yakni memiliki bank dan terdaftar sebagai wajib pajak (WP).

    Sementara, menurutnya, banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki akun bank (unbankable). Sehingga, mau tak mau mereka harus mandiri dan mencari solusi sendiri, entah dengan berjualan di tengah pandemi, atau berutang ke pihak ketiga.

    Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengakui banyaknya pelaku UMKM yang belum terhubung ke bank atau lembaga pembiayaan lainnya membuat penyaluran stimulus pemerintah tersendat. Bahkan ia meyakini sekitar 20 juta UMKM dari total 64 juta UMKM di Indonesia masih unbankable seperti pernah disampaikan SMERU Research Institute.

    Untuk mempermudah penyaluran bantuan, kata Teten dalam webinar yang digelar BPIP beberapa waktu lalu, pemerintah akan mengkonsolidasikan pembiayaan UMKM.

    Ke depan, dana LPDB akan difokuskan untuk menyangga likuiditas koperasi sehingga UMKM yang menginginkan pembiayaan murah dari pemerintah harus terdaftar di koperasi simpan pinjam (KSP).

    "Kami awal tahun sudah menerapkan 100 persen dana LPDB untuk koperasi. Dengan begitu diharapkan UMKM akan bergabung dengan koperasi yang sudah ada dan koperasi yang baru," ucapnya. (CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • Ancaman Resesi di Mata Jokowi dan Ratusan Triliun untuk UMKM
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Liga Inggris: Sengaja Batuk Bisa Diganjar Kartu Merah
    02 Kemenhub Kaji Hapus Syarat Rapid Test Bagi Penumpang Pesawat
    03 Global Qurban-ACT Riau Bersama Bank Permata Syariah Salurkan Qurban di dusun IV Kasang kulim, Kampar
    04 Satgas DPP Masih Temukan PKL yang Bandel
    05 Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Diberlakukan 6 Juli
    06 Studi: Pasien Sembuh Covid-19 Alami Gangguan Kejiwaan
    07 KPU soal Keamanan Data Pemilih: Petugas Terikat Sumpah
    08 Marquez Diklaim Bakal Absen di MotoGP Ceko
    09 Sebagian Besar Wilayah Riau Diguyur Hujan Pada Pagi Hari
    10 MotoGP 2020 Bertambah, Marquez Diuntungkan Dorna
    11 Pengacara Bantah Djoko Tjandra Dapat Perlakuan Khusus
    12 Satpol PP Segera Bangun 3 Pos Pemantau Lahan KIT
    13 Penerapan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Tunggu Kesiapan Tim Lapangan
    14
    15 Badan Kehormatan Soroti Anggota DPRD Provinsi Riau Yang Malas Hadiri Rapat
    16 5 Makanan yang Membantu Tubuh Mencerna Daging
    17 Hasil Undian Thomas Uber Cup 2020: Indonesia vs Malaysia
    18 Koalisi Sipil Desak Transparansi Perpres TNI soal Teroris
    19 Terima Bantuan Dari Kapolres Siak Kini Kharisma Bisa Belajar Secara Online
    20 Awal Pekan 10 Titik Panas Terpantau di Riau
    21 Ancaman Resesi di Mata Jokowi dan Ratusan Triliun untuk UMKM
    22 Hasil Kualifikasi F1 GP Inggris: Hamilton Raih Pole
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau