Komisi Hukum DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan" />
 
 
DPR dan Pemerintah Sepakat Permudah Bebas Bersyarat Koruptor
Rabu, 18-09-2019 - 14:15:43 WIB
Ilustrasi Sidang Paripurna DPR.
TERKAIT:
 
  • DPR dan Pemerintah Sepakat Permudah Bebas Bersyarat Koruptor
  •  

    JAKARTA -- Komisi Hukum DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ke Rapat Paripurna dalam waktu dekat. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (17/9) malam.

    Salah satu poin strategis yang sudah disepakati DPR dan pemerintah dalam Revisi UU Pemasyarakatan itu adalah kemudahan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme.

    Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik mengatakan revisi UU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

    Konsekuensinya, DPR dan pemerintah menyepakati penerapan kembali PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemberian pembebasan bersyarat.

    "Kami berlakukan PP Nomor 32 Tahun 1999 yang berkorelasi dengan KUHP," kata Erma seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

    PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur prasyarat pemberian remisi bagi narapidana kasus kejahatan berat. Salah satu syaratnya adalah mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk ikut membongkar tindak pidana yang dilakukannya alias bertindak sebagai justice collaborator.

    Tak hanya itu, dalam Pasal 43B ayat (3) PP 9/2012 itu mensyaratkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan remisi.

    Sedangkan, PP Nomor 32 Tahun 1999 yang akan kembali dijadikan acuan dalam RUU Pemasyarakatan ini tak mencantumkan persyaratan tersebut.

    PP 32/1999 itu hanya menyatakan remisi bisa diberikan bagi setiap narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik.

    Lebih lanjut, Erma menjelaskan berlakunya kembali PP Nomor 32 tahun 1999 dalam RUU Pemasyarakatan menjadikan pemberian pembebasan syarat tergantung pada vonis hakim pengadilan.

    "Jadi pengadilan saja. Kalau vonis hakim tidak menyebutkan bahwa hak anda sebagai terpidana itu dicabut maka dia berhak untuk mengajukan itu," kata dia.

    Erma menyebutkan hal tersebut sudah sejalan dengan asas hukum pidana dalam konteks pembatasan hak.

    Berdasarkan asas hukum pidana, hak seorang warga negara hanya bisa dicabut atau dibatasi oleh dua hal, yakni undang-undang dan putusan pengadilan.(CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • DPR dan Pemerintah Sepakat Permudah Bebas Bersyarat Koruptor
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Psikolog: Crosshijaber Terkait Gangguan Perilaku Seksual
    02 OTT Bupati Indramayu, KPK Sita Uang Seratusan Juta Rupiah
    03 Rincian 700 Gol Ronaldo
    04 Sumsel Terbanyak, Hotspot di Sumatera Capai 689 Titik
    05 37 Kampus Ancam Sanksi Mahasiswa yang Ikut Demonstrasi
    06 Vietnam Tak Peduli Catatan Buruk Lawan Indonesia
    07 APBD Perubahan Pekanbaru Sudah Melalui Penyempurnaan
    08 Karyawan Trans Metro Pekanbaru Belum Terima Gaji
    09 Atasi Banjir, Dinas PUPR Pekanbaru Bersihkan Drainase
    10 Pertama di Riau, Bantuan Pangan Non Tunai Disalurkan di Pekanbaru
    11 Alasan Ilmiah Mengapa Orang Tua Tidak Suka Musik Kekinian
    12 Kabinet Selesai Disusun, Jokowi Masih Terbuka Perubahan Nama
    13 Leo/Daniel Juara di Kejuaraan Dunia Badminton Junior
    14 Siang Hingga Sore Sebagian Besar Wilayah Riau Berpotensi Diguyur Hujan
    15 Surya Paloh dan Prabowo Sepakat Amandemen UUD 1945 Menyeluruh
    16 Jelang Jumpa Timnas Indonesia, Pemain Andalan Vietnam Pulih
    17 8 Cara Mempersiapkan Mental untuk Hadapi Hari Senin
    18 Prabowo Bertemu Jokowi, PAN Tegaskan Tetap di Luar Pemerintah
    19 Indonesia Loloskan Tiga Wakil di Final Kejuaraan Dunia
    20 Ulah Istri di Media Sosial, Eks Dandim Kendari Ikhlas Dicopot
    21 Ronaldo Buru Gol ke-700 dalam Karier
    22 Diskes Diminta Prioritaskan Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau