Komisi Hukum DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan" />
 
 
DPR dan Pemerintah Sepakat Permudah Bebas Bersyarat Koruptor
Rabu, 18-09-2019 - 14:15:43 WIB
Ilustrasi Sidang Paripurna DPR.
TERKAIT:
 
  • DPR dan Pemerintah Sepakat Permudah Bebas Bersyarat Koruptor
  •  

    JAKARTA -- Komisi Hukum DPR dan pemerintah sepakat membawa revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ke Rapat Paripurna dalam waktu dekat. Kesepakatan itu diambil dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (17/9) malam.

    Salah satu poin strategis yang sudah disepakati DPR dan pemerintah dalam Revisi UU Pemasyarakatan itu adalah kemudahan pembebasan bersyarat bagi narapidana kasus kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme.

    Wakil Ketua Komisi III Erma Ranik mengatakan revisi UU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

    Konsekuensinya, DPR dan pemerintah menyepakati penerapan kembali PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang pemberian pembebasan bersyarat.

    "Kami berlakukan PP Nomor 32 Tahun 1999 yang berkorelasi dengan KUHP," kata Erma seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.

    PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur prasyarat pemberian remisi bagi narapidana kasus kejahatan berat. Salah satu syaratnya adalah mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk ikut membongkar tindak pidana yang dilakukannya alias bertindak sebagai justice collaborator.

    Tak hanya itu, dalam Pasal 43B ayat (3) PP 9/2012 itu mensyaratkan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan remisi.

    Sedangkan, PP Nomor 32 Tahun 1999 yang akan kembali dijadikan acuan dalam RUU Pemasyarakatan ini tak mencantumkan persyaratan tersebut.

    PP 32/1999 itu hanya menyatakan remisi bisa diberikan bagi setiap narapidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik.

    Lebih lanjut, Erma menjelaskan berlakunya kembali PP Nomor 32 tahun 1999 dalam RUU Pemasyarakatan menjadikan pemberian pembebasan syarat tergantung pada vonis hakim pengadilan.

    "Jadi pengadilan saja. Kalau vonis hakim tidak menyebutkan bahwa hak anda sebagai terpidana itu dicabut maka dia berhak untuk mengajukan itu," kata dia.

    Erma menyebutkan hal tersebut sudah sejalan dengan asas hukum pidana dalam konteks pembatasan hak.

    Berdasarkan asas hukum pidana, hak seorang warga negara hanya bisa dicabut atau dibatasi oleh dua hal, yakni undang-undang dan putusan pengadilan.(CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • DPR dan Pemerintah Sepakat Permudah Bebas Bersyarat Koruptor
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Mengenal Financial Fair Play, Regulasi yang Dilanggar City
    02 Survei Sebut Kepuasan Publik ke Ma'ruf Tak Sampai 50 Persen
    03 Alasan Geisha Panama Jadi Kopi Termahal di Dunia
    04 Indonesia Juara BATC 2020 Usai Hajar Malaysia 3-1
    05 Polda Riau Ungkap Perdagangan Kulit dan Organ Harimau Sumatera di Inhu
    06 Berisiko Kanker, FDA Tarik Obat Pelangsing Belviq
    07 Semifinal BATC 2020, Kevin Ulangi Aksi Tengil
    08 Bosscha Bantah Asteroid Berpotensi Tabrak Bumi 15 Februari
    09 Pembangunan Alih Fungsi Terowongan Flyover SKA, Dishub Kerjasama dengan Swasta
    10 Polsek SKP Pasang Spanduk Larangan Nyentrum dan Meracun Ikan di Sungai Siak
    11 Wakil Walikota Resmikan Warung Wakaf
    12 Mengulik Alasan Virus Corona Belum Masuk ke Indonesia
    13 Shin Tae Yong Ungkap Target Seleksi Timnas Indonesia
    14 Jumlah Korban Meninggal Virus Corona Lebih dari 1.500 Orang
    15 Hujan Masih Akan Guyur Beberapa Wilayah di Riau Hingga Malam Hari
    16 Kapolda Riau Diskusi Soal Prediksi Karhutla 2020 Bersama Ahli Dari Perguruaan Tinggi dan Stakeholder
    17 Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Jambret di Jalan Cempaka
    18 Diduga Rayakan Velentine Day, 4 Muda Mudi Diamankan Satpol PP Dari Wisma
    19 Kunjungan Masyarakat ke MPP Pelayanan Adminduk Tembus 600 Per hari
    20 Menaker Tanggapi Soal Kecelakaan Kerja di Proyek Tol Pekanbaru-Dumai
    21 Maret, PSSI dan FIFA Tentukan 'Nasib' Stadion Utama Riau
    22 Duduk Lebih dari 8 Jam Tingkatkan Risiko Depresi
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau