JAKARTA -- Juru bicara internasional Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Victor Yeimo mengatakan pihaknya akan menyerukan aksi mogok nasional di seluruh wilayah yang diklaim sebagai West Papua untuk mendesak referendum atau penentuan nasib Papua lewat pemungutan suara rakyat.
"Kita sudah serukan rakyat Papua untuk melakukan mogok sipil nasional di wilayah West Papua, untuk mendesak Jakarta membuka ruang referendum di Papua Barat," kata dia, dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Sabtu (31/8).
Menurut Victor, itu merupakan bagian dari perjuangan KNPB yang akan dilakukan terus-menerus dalam menuntut referendum. Karena baginya Papua dalam kondisi "dijajah Indonesia".
"Dalam dekolonisasi, itu kewajiban negara yang sedang menjajah untuk memberikan hak penentuan nasib sendiri," kata dia.
Victor mengaku ruang dialog dengan Jakarta tetap terbuka. Namun, itu terbatas pada perundingan untuk meminta referendum dan pengawasan internasional.
"Tuntutan orang Papua harus perundingan dan pengawasan internasional," ucapnya.
Sayangnya, kata dia, tokoh-tokoh yang diajak bicara selama ini tak merepresentasikan pihak yang punya aspirasi berbeda. Menurut Victor, tokoh-tokoh Papua yang selama ini bicara dengan pemerintah adalah "orang-orang oportunis yang selalu masuk dalam konflik Papua untuk kepentingan pribadi dengan penguasa".
"Jokowi selalu datang berulang kali ke Papua dan melakukan dialog, dan bertemu banyak kali dengan orang-orang itu, silakan saja. Tapi itu sama sekali tidak berbicara dengan kami, aktor dan pejuang yang memiliki aspirasi yang berbeda dengan tokoh-tokoh itu," tuturnya.
KNPB sendiri dituding oleh mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso alias Bang Yos sebagai salah satu pihak yang diduga kuat di balik kerusuhan Papua dan Papua Barat.
Pertama, menurut Sutiyoso, dari faktor internal ada KNPB, sebuah organisasi yang berkampanye untuk kemerdekaan Negara Papua Barat.
"Di KNPB ada tentara yang dibangun, TNPB [Tentara Nasional Papua Barat]. Pimpinannya Goliath Tabuni," kata Sutiyoso dalam wawancara di Layar Demokrasi CNNIndonesia TV, Jumat (30/8) malam.
Sutiyoso mengatakan, dengan berkekuatan 1.300 orang, TNPB menyebarkan anggotanya dalam 35 kelompok yang disebar di seluruh Papua. Dia mencatat kekuatan persenjataan mereka sebanyak 600 pucuk senjata api, dengan 200 di antaranya merupakan standar TNI.
Kedua, dari faktor eksternal. Sutiyoso menuding Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Sutiyoso mengatakan, Benny Wenda, yang merupakan juru bicara ULMWP yang kini berada di Inggris, bergerilya mencari dukungan ke sejumlah negara PBB dan negara pasifik.
Indonesia sendiri tak memiliki dasar hukum mengenai referendum. TAP MPR Nomor VIII tahun 1998 telah mencabut TAP MPR Nomor IV tahun 1993 tentang Referendum. Kemudian lahir UU Nomor 6/1999 tentang Pencabutan UU Nomor 5/1985 tentang Referendum.
Dengan pencabutan tersebut, konstitusi maupun perundang-undangan di dalam sistem hukum Indonesia tidak mengakui atau mengenal lembaga atau model referendum.(CNI)
Komentar Anda :
