JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan masyarakat berunjuk rasa tepat di hari peringatan satu tahun Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.
Pemerintah, kata Mahfud, juga terus mengikuti perkembangan terkait informasi dan wacana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan berbagai elemen masyarakat itu berkaitan juga dengan penolakan atas omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
"Perlu pemerintah tegaskan bahwa unjuk rasa dan demonstrasi dalam rangka menyampaikan aspirasi itu dijamin oleh konstitusi Undang-undang 1945 dan dijamin juga serta diatur sekaligus oleh Undang-undang nomor 9 tahun 1998," kata Mahfud dalam rekaman video yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (19/10).
Namun, dia meminta masyarakat yang melakukan aksi untuk mengikuti aturan. Selain itu, kata Mahfud, masyarakat juga perlu memberi tahu kepada aparat kepolisian terkait aksi yang akan mereka lakukan itu.
"Tidak harus minta izin, cukup memberi tahu tempatnya di mana dan berapa massa yang akan dibawa perkiraannya. Harap tertib," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Mahfud juga meminta agar aparat kepolisian dan semua perangkat keamanan tidak membawa peluru tajam saat melakukan penjagaan jalannya aksi.
"Kepada aparat kepolisian dan semua perangkat keamanan dan ketertiban diharapkan untuk memperlakukan semua pengunjuk rasa dengan humanis jangan membawa peluru tajam," kata mantan hakim konstitusi tersebut.
Sebab kata dia bukan tidak mungkin di antara pendemo justru ada penyusup yang memang sengaja mencari mangsa untuk dilukai kemudian akan menyerukan hal ini terjadi lantaran aparat yang bersikap arogan.
"Saya ingatkan bahwa bukan tidak mungkin di antara para pengunjuk rasa ada penyusup yang ingin mencari martir, mencari korban, yang kemudian ditudingkan ke aparat ini juga sudah masuk ke dalam tengarai kami," tegasnya.
"Kepada para pengunjuk rasa silahkan berunjuk rasa silakan, tapi hati-hati jangan sampai ada penyusup yang mengajak anda bikin ribut atau teman anda jadi korban karena ada penyusup," imbuh Mahfud.
Laporan Intelijen, Gelombang Aksi Belum Akan Berhenti
Dalam kesempatan berbeda, Mahfud mengatakan berdasarkan laporan intelijen diketahui gelombang aksi massa yang menolak UU Ciptaker akan terus terjadi di sejumlah tepat saban harinya.
Hal tersebut diungkap Mahfud menjawab pertanyaan jurnalis Karni Ilyas berkaitan dengan kemungkinan gelombang demonstrasi kembali terjadi bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2020.
"Terus berlangsung menurut hitungan intelejen, per hari bahkan," kata Mahfud yang CNNIndonesia.com kutip dari tayangan video di saluran youtube Karni Ilyas, (19/10).
Meskipun demikian, Mahfud mengatakan berdasarkan laporan yang terlihat adalah intensitas aksi massa ini akan jauh lebih menurun.
"Cuma itu jauh akan lebih menurun dari yang terjadi di 8 dan 13 (Oktober)," katanya.
Menurut Mahfud, aksi massa yang terjadi pada 8 dan 13 Oktober lalu itu pun diklaimnya tak terlalu diikuti banyak pedemo. Bahkan, klaim dia, aparat yang berjaga justru lebih banyak daripada massa aksi.
"Itu yang katanya besar sekali itu cuma 5.300 dari berbagai tempat. Dari mana hitungnya, dari drone itu. Lebih banyak yang jaga daripada demonstrannya. Kita turunkan 20 ribu aparat berjaga di setiap sudut. Yang datang cuma 5.700 atau 7.000 kalau ditambah yang ribut-ribut itu," klaim Mahfud.
Sebagai informasi, omnibus law Ciptaker disepakati dalam rapat paripurna DPR pada 5 Oktober lalu untuk menjadi undang-undang. Kemudian, DPR mengirimkan naskah draf UU--yang juga berpolemik karena perubahan-perubahan jumlah halaman--ke Presiden Jokowi pada Rabu (14/10) lalu guna ditandatangani dan dimasukkan ke lembar negara.
Meski telah dikritik dan diminta untuk membatalkan undang-undang tersebut, pemerintah bersikeras undang-undang tersebut dibuat atas dasar keberpihakan terhadap rakyat.
Jokowi bahkan menyebut aksi demonstrasi yang dilakukan buruh dan masyarakat terjadi lantaran termakan hoaks undang-undang itu. Selain itu, sejumlah menterinya menyebut ada aksi penunggangan elite bahkan keterlibatan asing dalam aksi-aksi penolakan UU Ciptaker. (CNI)
Komentar Anda :
