Komisioner KPU RI Viryan Azis memprediksi potensi kerumunan massa dapat terulang selama masa penyelenggaraan Pi" />
 
 
Potensi Kerumunan Pilkada, KPU Butuh Aturan Tegas Pemerintah
Sabtu, 19-09-2020 - 23:59:22 WIB
Ilustrasi pilkada. (ANTARA FOTO)
TERKAIT:
 
  • Potensi Kerumunan Pilkada, KPU Butuh Aturan Tegas Pemerintah
  •  

    JAKARTA -- Komisioner KPU RI Viryan Azis memprediksi potensi kerumunan massa dapat terulang selama masa penyelenggaraan Pilkada serentak 2020. Viryan menyebut KPU perlu ketegasan pemerintah untuk membuat aturan terkait agar mencegah kerumunan di masa Pilkada.

    Menurutnya, kerumunan akan terjadi pada masa pengundian, deklarasi, kampanye, pada saat masa tenang, dan pemungutan serta penghitungan suara.

    "Untuk itu jadi penting pemerintah menimbang sekali lagi bagaimana kerumunan ataupun aktivitas lain yang berpotensi melanggar protokol kesehatan Covid-19 untuk diatur secara tegas, ada larangan dan ada sanksi, baik pidana maupun ketentuan pada paslon," ujarnya dalam Webinar Kampaye Pilkada di Tengah Virus Corona, Sabtu (19/9).

    Ia mengatakan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 tidak mungkin dilangsungkan seperti sebelum pandemi Covid-19 melanda. Menurutnya, perlu adaptasi teknis dan penyesuaian tahapan-tahapan penyelenggaraan Pilkada aman Covid-19.

    Viryan mengklaim pihaknya akan terus berusaha menjadikan Pilkada sebagai ajang perlawanan Covid-19 dengan mengetatkan penerapan protokol kesehatan.

    "Poin pentingnya adalah kalau pilkada desainnya seperti sebelum pandemi, tentu tidak mungkin. Maka KPU melakukan adaptasi teknis, semua tahapan, bahkan akativitas kami menyesuaikan protokol Covid-19," ujarnya.

    Berdasarkan penjelasan Viryan, sudah ada tiga tahapan yang dilaksanakan, pertama pelantikan badan adhoc, verifikasi faktual calon perseorangan, dan tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) 105 juta pemilih di 300 ribu TPS.

    Menurut Viryan, pelaksanaan tersebut berjalan lancar hingga pada 4-6 September lalu terjadi kerumunan massa di beberapa tempat. Maka dari itu, kembali ia mengingatkan perlunya disiplin pada protokol kesehatan yang diatur oleh pemerintah.

    "Tiga tahapan itu berjalan dengan baik, petugas lapangan samapi hari ini tidak ada yang terpapar, semua itu berubah ketika tanggal 4-6 terjadi kerumunan. Poin pentingnya, ketika ini terjadi, kita mencari akar masalahnya di mana, yang dibutuhkan saat ini adalah penegasan pengaturan terkait dengan hal yang kemarin muncul yaitu kerumunan," tuturnya.

    Sementara itu Komisioner Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan ada kendala besar dalam aspek penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan pada pelaksanaan Pilkada serentak. Menurutnya PKPU 6 tahun 2020 tidak mengatur tentang sanksi yang tegas.

    "Satu-satunya pengaturan ini dalam PKPU 6 tahun 2020, tetapi itu tidak mengatur tentang sanksi yang tegas, padahal sanksi menurut saya menjadi menjadi instrumen yang sangat penting untuk mengendalikan pengendalian sosial penyebaran Covid-19," ucapnya.

    Ia menjelaskan, penegakan hukum merupakan kewenangan kepolisian karena masuk dalam ranah tindak pidana umum. Menurut Ratna, jajaran kepolisian harus mampu menegakkan aturan hukum kepada pelaku pelanggar protokol kesehatan.

    "Jika kita memilih untuk melanjutkan [pilkada] ini ada dua keputusan yang bisa kita ambil. Pertama kalau memang tidak akan diatur di dalam undang-undang pemilihan, berarti proses penegakan hukum tindak pidana umumnya itu harus diperkuat artinya jajaran kepolisian sebagai lembaga yang diberi kewenangan harus mampu menegakkan aturan itu," jelasnya. (CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • Potensi Kerumunan Pilkada, KPU Butuh Aturan Tegas Pemerintah
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Jones: Saya dan Mike Tyson Memang Aneh
    02 Kerja Senyap Relawan Covid-19 Tantang Pandemi
    03 Pemkot Pekanbaru Rubah Strategi Penanganan Covid-19
    04 Asyik...Tol Pekanbaru-Dumai Gratis Lagi Hingga 10 November 2020
    05 BPBD Riau Siap-siap Antisipasi Banjir
    06 5 Hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW
    07 PSSI Tunda Liga 1, Klub Pasrah Tunggu Surat Resmi
    08 33 Ribu Calon Jemaah Tak Lolos Syarat Usia Umrah saat Pandemi
    09 Peringati Hari Sumpah Pemuda, Taruna Akpol Riau Gelar Bakti Sosial
    10 Tinjau Posko Check Point dan Jalan Amblas, Kapolda Riau Semangati Petugas
    11 Momen Sumpah Pemuda, Gubri Ajak Pemuda Riau Tingkatkan Kreativitas
    12 Berikut Lokasi 9 Bando Tak Berizin yang Akan Dipotong
    13 Satpol PP Segel Imperial KTV Grand Central Hotel
    14 Tim PKM-T UMRI Bantu Usaha Keripik Nanas Desain Kemasan dan Pemasaran
    15 Shin Tae Yong Bakal Panggil 7 Pemain Keturunan ke Timnas U-19
    16 Massa Buruh Mulai Berkumpul, Akses Menuju Istana Ditutup
    17 Redam Ketegangan, MUI Desak Macron Minta Maaf ke Umat Islam
    18 Indonesia Pantau Hasil Uji Klinis Vaksin Covid-19 Negara Lain
    19 Mulai 2 November Masuk Tol Pekanbaru-Dumai Berbayar
    20 Kepala BPBD Riau Sebut Tahun 2020 Riau Bebas Kabut Asap
    21 Tiang Reklame Tuanku Tambusai Segera Ditertibkan
    22 Jika Terlibat Kasus Pemotongan Pohon, Izin CV RB Akan Dievaluasi
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau