JAKARTA -- Ketua Satuan Tugas Kesiapsiagaan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Profesor Zubairi Djoerban mewaspadai munculnya klaster pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan menjadi beban berat bagi rumah sakit dan tenaga medis di masa pandemi Covid-19.
Menurutnya, saat ini beban rumah sakit cukup berat menangani pasien Covid-19. Apalagi jika ditambah dengan kemunculan klaster pilkada.
"Beban rumah sakit itu sekarang berat banget, dengan atau tanpa pilkada itu beban RS tetap berat, ditambah masih setiap hari tambahan kasus naiknya tinggi," kata Zubairi melalui telepon, Rabu (9/9).
Ia juga mengatakan ada banyak masalah dalam penanganan Covid-19. Hal itu dibuktikan dengan tambahan kasus harian yang terus menanjak setelah enam bulan pandemi.
Oleh karena itu, pihaknya memperketat pengawasan dalam menegakkan disiplin protokol kesehatan di area pilkada sebagai upaya meminimalisasi potensi penularan virus corona.
"Dari sisi tim medis kita ketat mengawasi, setiap kali kasus lebih 2.000-3.000, nah itu yang membuat tanpa pilkada pun memang tren kita masih naik bukannya mendatar atau menurun, artinya kita sudah cukup banyak masalah, jadi potensi penularan pilkada bagaimanapun harus diminimalkan," jelasnya.
Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta (ARSSI) Susi Setiawaty mengatakan ada potensi pasien melebihi kapasitas rumah sakit atau overload jika muncul klaster Pilkada.
Susi mengaku saat ini pasien di DKI Jakarta terus meningkat, apalagi jika ditambah dengan kemunculan klaster pilkada yang tidak bisa dicegah. Sementara rumah sakit tidak hanya menangani pasien Covid-19.
"Saat ini DKI Jakarta saja pasien terus meningkat, tentunya kalau masyarakat dan KPU tidak mengatur dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat pasti akan meningkat terus, bisa saja overload di RS, sementara RS tidak hanya melayani pasien Covid-19," ujarnya melalui pesan teks.
Potensi kemunculan klaster pilkada juga menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Ia mengingatkan warga agar berhati-hati terkait hal ini. Pendaftaran pilkada yang dimulai pada awal September lalu telah melanggar protokol kesehatan terkait Covid-19.
Ia meminta pada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan pihak kepolisian agar mengawasi pelaksanaan pilkada dengan ketat sesuai protokol kesehatan.
"Saya minta Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada betul-betul ditegasi betul. Diberikan ketegasan betul. Polri juga diberikan ketegasan mengenai ini, aturan main di pilkada karena jelas sekali," ucapnya.
Sementara itu, saat ini terdapat 46 orang bakal calon Pilkada Serentak 2020 yang positif Covid-19.(CNI)
Komentar Anda :
