JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim buka suara soal kisruh dua organisasi peserta Program Organisasi Penggerak yang menuai banyak kritik, yakni Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna.
Dalam keterangan video yang dikirimkan kepada wartawan, Nadiem menyatakan kedua organisasi tersebut bakal menanggung biaya pelaksanaan program secara mandiri.
"Kemendikbud telah menyepakati dengan Tanoto Foundation dan Putera Sampoerna Foundation bahwa partisipasi mereka dalam program Kemendikbud tidak akan menggunakan dana dari APBN sepeserpun, mereka akan mendanai sendiri aktivitas programnya tanpa anggaran dari pemerintah," katanya, Selasa (29/7).
Organisasi Penggerak merupakan program pelatihan guru yang melibatkan organisasi masyarakat di bidang pendidikan. Bentuknya, ormas membuat pelatihan dan Kemendikbud memberikan dana.
Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna merupakan dua dari sekian ormas yang lolos dengan kategori Gajah.
Pada kategori Gajah, mereka seharusnya mendapat hibah dari negara maksimal hingga Rp20 miliar. Namun setelah menuai banyak kritik, Kemendikbud menyatakan Tanoto Foundation membiayai seluruh dana pelatihan secara mandiri. Hal ini pun dikonfirmasi oleh pihak Tanoto Foundation.
"[Pelatihan ini] didesain tidak menggunakan dana pemerintah. Namun sepenuhnya dibiayai dana sendiri dengan nilai investasi lebih dari Rp50 miliar untuk periode dua tahun," ungkap Communications Director Tanoto Foundation, Haviez Gautama kepada CNNIndonesia.com.
Sedang Yayasan Putera Sampoerna sebelumnya diklaim menggunakan dana pendamping. Artinya Yayasan Putera Sampoerna membiayai sebagian dana pelatihan, dan sebagian lagi dibantu Kemendikbud.
Skema dana pendamping itu nilainya hampir Rp70 miliar untuk mendukung program peningkatan kualitas guru dan ekosistem pendidikan serta Rp90 miliar untuk mendukung program peningkatan akses pendidikan. Namun kini Nadiem memutuskan Yayasan Putera Sampoerna juga membiayai seluruh pelatihan secara mandiri.
"Harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan," lanjut Nadiem.
Yayasan Putera Sampoerna pun menyetujui hal ini. Kendati demikian, mereka berjanji bakal tetap menjaga integritas dan efektifitas jalan hingga pengukuran capaian program.
"Sejalan dengan arahan Kemendikbud mengenai penguatan gotong royong, Yayasan Putera Sampoerna meyakini bahwa pengembangan pendidikan membutuhkan kolaborasi semua pihak," ujar Head of Marketing & Communication Yayasan Putera Sampoerna Ria Sutrisno melalui keterangan pers.
Ria juga menjelaskan Yayasan Putera Sampoerna bukan organisasi tanggung jawab perusahaan atau CSR dari PT HM Sampoerna Tbk. Ia menekankan Yayasan Putera Sampoerna tidak berafiliasi dengan perusahaan tersebut, baik dari legalitas, kepemilikan saham, sampai operasional.
"Sejak awal mengikuti seleksi POP, tujuan utama Yayasan Putera Sampoerna adalah merumuskan program pendidikan yang dapat membantu meningkatkan pendidikan dan pemajuan literasi, numerasi dan penguatan karakter bagi pendidik dan anak didik," ungkapnya.
Sebelumnya, Dewan Pengawas Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mengkritik respons Kemendikbud yang menyatakan Tanoto Foundation dan Yayasan Putera Sampoerna memakai dana sendiri dalam program ini.
Menurut FSGI hal tersebut janggal. Terlebih karena hal tersebut baru diumumkan ketika kritik mengalir.
"Kalau dana sendiri ngapain juga ngajuin proposal? Saya jadi bingung menanggapi yang muncul setelah ini jadi ramai. Ini saya yang kurang cerdas atau gimana?," ungkap Retno melalui konferensi video, Jumat (24/7).
Buntut dari kisruh POP, tiga organisasi masyarakat besar memutuskan mundur sebagai peserta. Yakni Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif PBNU dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah.
Nadiem pun berharap setelah pihaknya meluruskan kisruh ini, ketiga ormas tersebut mau membimbing jalannya POP.
"Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna," katanya. (CNI)
Komentar Anda :
