Presiden Joko Widodo merevisi aturan pelaksanaan Program Kartu Prakerja melalui Peraturan Presiden (Perpres) No" />
 
 
Jokowi Teken Perpres Baru soal Kartu Prakerja
Jumat, 10-07-2020 - 11:34:30 WIB
Presiden Joko Widodo.
TERKAIT:
 
  • Jokowi Teken Perpres Baru soal Kartu Prakerja
  •  

    JAKARTA -- Presiden Joko Widodo merevisi aturan pelaksanaan Program Kartu Prakerja melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020. Perpres yang diteken 7 Juli ini mengubah Perpres Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

    Perpres baru mengatur salah satunya tentang pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan Kartu Prakerja yang bukan termasuk pengadaan barang/jasa pemerintah. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 31A yang tak diatur dalam Perpres sebelumnya.

    "Pemilihan platform digital dan lembaga pelatihan tidak termasuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah namun tetap memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang jasa pemerintah," dikutip dari salinan Perpres, Jumat (10/7).

    Perpres baru juga menyatakan kebijakan yang dikeluarkan Komite Cipta Kerja dan tindakan dari Manajemen Pelaksana sebelum terbit Perpres baru sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik.

    Kebijakan itu berupa kerja sama dengan platform digital, penetapan penerima Kartu Prakerja, program pelatihan yang telah dikurasi Manajemen Pelaksana dan dipilih penerima Kartu Prakerja, besaran biaya program pelatihan, insentif yang dibayarkan ke penerima Kartu Prakerja, dan besaran biaya jasa yang dikenakan platform digital ke lembaga pelatihan.

    Di sisi lain, dengan Perpres baru ini, anggota Komite Cipta Kerja sendiri juga bertambah. Semula hanya ada 6 anggota dengan Ketua Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan wakil adalah Kepala Staf Presiden.

    Dalam Pasal 15 Perpres baru, anggota menjadi 12 orang yang terdiri dari menteri sekretaris negara, menteri dalam negeri, menteri keuangan, menteri pendidikan dan kebudayaan, menteri ketenagakerjaan ,menteri perindustrian, menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala BPPN, sekretaris kabinet, jaksa agung, kapolri, Kepala BPKP, dan Kepala LKPP.

    Pada Pasal 31C beleid tersebut juga mengatur ketentuan baru bagi peserta Kartu Prakerja yang tidak sesuai syarat namun telah menerima bantuan biaya pelatihan.

    Sesuai syarat, peserta Kartu Prakerja hanya diberikan kepada pekerja/buruh yang terkena PHK, pekerja/buruh yang dirumahkan, dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

    "Penerima Kartu Prakerja yang tidak memenuhi ketentuan dan telah menerima bantuan biaya pelatihan atau insentif wajib mengembalikan bantuan biaya pelatihan dan/atau insentif tersebut kepada negara," katanya.

    Pengembalian biaya ini berlaku dalam jangka waktu 60 hari. Apabila tidak dikembalikan, manajemen pelaksana akan menggugat ganti rugi.

    Pelaksanaan Kartu Prakerja sebelumnya dilaporkan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Ombudsman terkait dugaan malaadministrasi. Salah satu yang dilaporkan adalah pemilihan platform digital yang dinilai tak menggunakan mekanisme lelang pengadaan barang dan jasa.

    Merujuk Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, menjelaskan bahwa pengadaan merupakan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBN mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.

    Selain itu pemilihan platform digital juga dinilai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020. (CNI)



     
    Berita Lainnya :
  • Jokowi Teken Perpres Baru soal Kartu Prakerja
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Liga Inggris: Sengaja Batuk Bisa Diganjar Kartu Merah
    02 Kemenhub Kaji Hapus Syarat Rapid Test Bagi Penumpang Pesawat
    03 Global Qurban-ACT Riau Bersama Bank Permata Syariah Salurkan Qurban di dusun IV Kasang kulim, Kampar
    04 Satgas DPP Masih Temukan PKL yang Bandel
    05 Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Diberlakukan 6 Juli
    06 Studi: Pasien Sembuh Covid-19 Alami Gangguan Kejiwaan
    07 KPU soal Keamanan Data Pemilih: Petugas Terikat Sumpah
    08 Marquez Diklaim Bakal Absen di MotoGP Ceko
    09 Sebagian Besar Wilayah Riau Diguyur Hujan Pada Pagi Hari
    10 MotoGP 2020 Bertambah, Marquez Diuntungkan Dorna
    11 Pengacara Bantah Djoko Tjandra Dapat Perlakuan Khusus
    12 Satpol PP Segera Bangun 3 Pos Pemantau Lahan KIT
    13 Penerapan Denda Pelanggar Protokol Kesehatan Tunggu Kesiapan Tim Lapangan
    14
    15 Badan Kehormatan Soroti Anggota DPRD Provinsi Riau Yang Malas Hadiri Rapat
    16 5 Makanan yang Membantu Tubuh Mencerna Daging
    17 Hasil Undian Thomas Uber Cup 2020: Indonesia vs Malaysia
    18 Koalisi Sipil Desak Transparansi Perpres TNI soal Teroris
    19 Terima Bantuan Dari Kapolres Siak Kini Kharisma Bisa Belajar Secara Online
    20 Awal Pekan 10 Titik Panas Terpantau di Riau
    21 Ancaman Resesi di Mata Jokowi dan Ratusan Triliun untuk UMKM
    22 Hasil Kualifikasi F1 GP Inggris: Hamilton Raih Pole
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau