JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan angka pengguna narkoba di Indonesia terus naik dalam dua tahun terakhir berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 2017 sampai 2019.
"Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2017 sebesar 3,3 juta jiwa dengan rentang usia 10 sampai 59 tahun. Tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta," kata Ma'ruf saat memberikan pidato di Acara Hari Anti-Narkotika Nasional, Jumat (26/6).
Mengutip data UNODC, Ma'ruf menyebut sebanyak 275 juta atau 5,6 persen dari penduduk dunia usia 15 sampai 65 tahun pernah mengonsumsi narkoba.
Ma'ruf mengatakan kalangan pelajar di Indonesia pun sudah terpapar narkoba. Menurutnya, sekitar 2,29 juta pelajar sudah menggunakan narkoba pada pada 2018.
"Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 35 tahun atau generasi milenial," ujarnya.
Melihat persoalan tersebut, Ma'ruf menyatakan pemerintah tengah terus melanjutkan program pemberantasan narkoba sesuai Inpres nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba.
Inpres itu, kata Ma'ruf, telah memerintahkan seluruh anggota kabinet, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, lembaga pemerintah non-kementerian hingga para kepala daerah menjalankan instruksi tersebut.
Ia menilai narkotika merupakan kejahatan lintas negara dan tergolong kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, penanganannya harus ekstra luar biasa dengan melibatkan semua unsur masyarakat dan kerja sama internasional.
"Itu sangat berguna memutus mata rantai peredaran narkotika," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Inspektur Jenderal Heru Winarko menyatakan peredaran narkoba masih terjadi saat pandemi virus corona (Covid-19). Ia mengaku berhasil mengungkap 14 jaringan narkotika internasional yang menjalankan bisnis tersebut via online dan jasa pengiriman barang.
"Kebanyakan melalui online dan jasa pengiriman. tetapi masih ada yang melalui laut," kata Heru.
Dalam kesempatan ini, 13 pimpinan kementerian/lembaga (K/L) Negara sepakat menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Berbahaya Lainnya oleh Aparatur Negara pada Instansi Pemerintah.
SKB itu ditandatangani oleh MenPANRB, Mendagri, Menhan, Menkes, Menkumham, Menag, Mendikbud, Menpora, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BKN, Kepala BNN, Kepala KASN. (CNI)
Komentar Anda :
