Agresivitas China Buat Eskalasi LCS Dekat Natuna Panas Lagi
Jumat, 12-06-2020 - 10:59:51 WIB
Ilustrasi kapal coast guard Indonesia di perairan sekitar Kepulauan Natuna.
TERKAIT:
   
 

JAKARTA -- Sengketa wilayah di perairan Laut China Selatan antara Indonesia dengan China tak kunjung selesai. Berulang kali memanas karena China tidak mau mengakui teritorial yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya TNI Aan Kurnia bahkan menyebut manuver China di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia malah cenderung makin provokatif. Padahal, Permanent Court of Arbitration atau Mahkamah Arbitrase sendiri telah memutus perihal sengketa teritorial di Laut China Selatan.

Pada 2016 lalu Mahkamah Arbitrase Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyatakan China tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan di Laut China Selatan. Namun pemerintah China hingga saat ini tidak menerima putusan tersebut.

Mereka bersikukuh Laut China Selatan adalah teritorial mereka berdasar pada sejarah nenek moyang yang mereka klaim pernah mengusai wilayah tersebut. Menyikapi sikap China tersebut Indonesia kata Aan mendukung sepenuhnya keputusan Mahkamah Arbitrase yang keluar pada 2016 lalu.

"Sikap Indonesia ini menunjukkan keseriusan Indonesia terhadap meningkatnya eskalasi di Laut China Selatan belakangan ini yang dipicu dengan sikap asertif China dalam bentuk implementasi kegiatan-kegiatan yang cenderung provokatif," kata Aan melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/6) lalu.

Sebenarnya bukan kali pertama sengketa wilayah terjadi di Laut China Selatan. Kapal-kapal milik China dengan percaya diri berlayar di wilayah yang mestinya masuk ke dalam ZEE Indonesia.

Klaim kepemilikan Laut China Selatan ini tak hanya berkutat antara Indonesia dengan China saja. Konflik dan perebutan wilayah bahkan melibatkan sejumlah negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Taiwan, hingga Brunei.

Sengketa di wilayah perairan ini terbilang kompleks lantaran ada klaim tumpang tindih antara satu negara dengan negara lain. China mengklaim Laut China Selatan sebagai wilayah tangkapan tradisional mereka dengan menggunakan klaim nine dash line atau sembilan garis putus.

Meski begitu, Aan sendiri mengatakan konflik perebutan yurisdiksi keluatan di Laut China Selatan sebenarnya tak bisa diimbangi oleh Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain yang juga berkonflik di sana.

Kata Aan, penegak hukum laut baik dari TNI, Bakamla, maupun KKP kalah unggul bukan hanya dengan China tetapi bahkan dengan Vietnam. Indonesia tak selalu berada di perairan Natuna mengawal kapal ikan milik Indonesia.

"Kemampuan hadir 24/7 [setiap saat] ini belum mampu diimbangi oleh aparat penegak hukum Indonesia baik oleh TNI AL, KKP dan Bakamla yang memiliki kewenangan berdasarkan wilayah yurisdiksi nasional di ZEEI," kata Aan.

"Ini tentu berdampak pada turunnya daya gentar penegakan hukum di Laut Natuna Utara sehingga berpotensi meningkatkan IUU Fishing oleh kapal-kapal ikan asing Vietnam dan bahkan kapal ikan China," kata dia.

Diperlukan strategi dan insentif untuk mendorong eksploitasi dan kehadiran kapal ikan Indonesia di Laut Natuna Utara. Tentu agar tidak dieksploitasi oleh nelayan asing.

"Juga perlu strategi serta tata kelola dan kolaborasi untuk mendorong peningkatan kehadiran simbol dua negara berupa aparat penegak hukum di laut Natuna Utara," kata dia. (CNI)



 
Berita Lainnya :
  • Agresivitas China Buat Eskalasi LCS Dekat Natuna Panas Lagi
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Pemprov Riau Terima Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023
    02 Semangat Berbagi PHR, Wujud Syukur atas Keberhasilan Tajak Sumur Eksplorasi Pinang East
    03 Hingga Februari Kanwil DJP Riau Kumpulkan 3,01 Triliun,
    04 Transaksi dan Layanan Meningkat Jelang Lebaran, BRK Syariah Tetap Optimalkan Pelayanan Prima
    05 Cuaca Cerah Berawan, Puluhan Hotspot Terpantau Hari ini.
    06 Pj Gubernur Riau: Lancang Kuning Carnival Bakal Tampilkan Fesyen Lokal Menuju Kancah Internasional
    07 Pemprov Riau Bersama Mesjid An-Nur serahkan santunan 150 Anak Yatim
    08 Polda Riau Kerahkan 3.508 Amankan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2024
    09 Jelang Idulfitri, Pj Gubri Harap Seluruh Jajaran Amankan Arus Mudik
    10 Dishub Imbau Masyarakat Lapor Jika Temukan Jukir Liar
    11 Direksi BRK Syariah Lanjutkan Safari Ramadan Bersama Pemprov Kepri dan Berikan Bantuan CSR
    12 Yuk Baca Mudikpedia agar Mudik Ceria dan Penuh Makna
    13 Cuaca Cerah Berawan, Waspada 120 Hotspot Terpantau di Riau.
    14 Tingkatkan Sarana, Masjid Al Huda Pian Padang Natuna Terima Dabamas BRK Syariah
    15 Jabatan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun Segera Berakhir, Pemprov Riau Segera Proses ke Kemendagri
    16 Indosat Ajak Masyarakat Rayakan Indah Ramadan Lewat Gerakan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
    17 Besok, Pj Gubri Akan Santuni 150 Anak Yatim Dalam Peringatan Nuzulul Quran di Masjid Raya Annur
    18 Safari Ramadan di Rokan Hilir, CSR BRK Syariah Kembali Disalurkan
    19 Para Pelaku Usaha Pemotongan Ayam di Pasar Belantik Siak Terima Surat Keterangan Halal
    20 Kick off Riau Sharia Week 2024: BI Gelar Capacity Building Nazhir Wakaf Produktif Bersama BWI Riau
    21 Masjid Al Fatah Kuansing Terima Dana CSR, Asisten I Pemprov Riau Ajak Menabung di BRK Syariah
    22 Disperindag Mulai Lakukan Tera Ulang di Sejumlah SPBU di Pekanbaru
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau