PDIP Dongkol Kasus Jiwasraya Dikaitkan dengan Pilpres 2019
Minggu, 29-12-2019 - 19:04:49 WIB
Politikus PDIP Deddy Sitorus menyebut keuangan Jiwasraya sudah defisit sejak 2006, sehingga tidak tepat jika dikaitkan dengan Pilpres 2019.
TERKAIT:
   
 

JAKARTA -- Anggota DPR Komisi VI fraksi PDIP Deddy Sitorus mengaku kesal kasus Jiwasraya dipolitisasi dan dikaitkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Dia mengatakan tuduhan yang beredar tersebut tidak berdasar dan ngawur.

Deddy merespons spekulasi dugaan keterkaitan pilpres dengan kasus Jiwasraya sebab Harry Prasetyo selaku mantan Direktur Keuangan Jiwasraya pernah masuk lingkaran istana sebagai staf Kepresidenan.

Deddy meminta tudingan tersebut dipertanggungjawabkan dan membuka data atas tuduhan tersebut. Menurutnya, jika memang ada data yang sah, maka pihak yang dituduh harus siap diproses secara hukum.

"Itu kesimpulan yang kekanak-kanakan, tidak ngerti, ngomong langsung lompat ke konklusi. Itu misleading dan harus dipertanggungjawabkan," kata Deddy di Jakarta, Minggu (29/12).

Deddy mengatakan kasus Jiwasraya bukan permasalahan baru meski boroknya baru terurai akhir-akhir ini. Politikus DPR tersebut mengatakan bahwa sejak 2006 Jiwasraya sudah mengalami defisit sebesar Rp 3,2 triliun.

Menurutnya kasus Jiwasraya berlarut disebabkan oleh ketidakjelian banyak pihak. Bencana Jiwasraya sejatinya sudah dimulai sejak 1998 dengan langkah korporasi yang salah.

"Dari informasi yang saya dengar mereka (Jiwasraya) mencairkan deposito valas (valuta asing) ke Rupiah padahal kurs terjun bebas, remuk dia di situ," ujarnya.

Deddy meminta agar fokus publik dapat diarahkan secara objektif kepada lembaga pemerintahan seperti Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Akuntan Publik. Dirinya mengaku heran manipulasi yang selama ini dilakukan tidak terdeteksi berbagai lembaga tersebut.

"Kita baru alarm saat mengalami defisit, likuiditas 3,6 triliun. Baru muncul ke publik Desember 2006, itu kemudian mereka mengalami masalah lagi tahun 2008 jadi ini persoalan panjang sekali," jelasnya.

Sejak saat itu, kata Deddy, Jiwasraya telah melakukan manipulasi laporan keuangan atau window dressing. Hal ini dilakukan agar status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diterbitkan oleh Akuntan Publik. Borok baru diketahui sejak direksi Jiwasraya meminta Pricewaterhouse Coopers (PWC) melakukan audit tahun ini.

Pansus Jiwasraya

Anggota DPR Komisi XI Didi Irawadi menyatakan parlemen saat ini tengah berembuk untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Pembahasan akan dilakukan setelah reses pada 6 Januari mendatang.

Pansus ini dibentuk sebagai proses pertanggungjawaban politik pemerintah kepada rakyatnya. Pasalnya kasus Jiwasraya ini menelan uang rakyat sebesar Rp 13,7 triliun.

Menurut Didi hadirnya Pansus ialah untuk mengawal penegakan hukum kasus tersebut. Dia menginginkan kasus Jiwasraya dibongkar di hadapan seluruh pihak untuk menghindari spekulasi.

"Kita mendukung Pansus karena kita ingin buka-bukaan. Kasihan juga kalau pemerintah sekarang dikaitkan dengan kasus Jiwasraya. Tidak boleh ada fitnah," paparnya pada Minggu (29/12)

Kasus Jiwasraya yang telah berlarut menjadikan penuntasan kasus ini membutuhkan sinergi dari beberapa pihak. Didi dalam paparannya mengatakan selain Pansus, kolaborasi kerja antara Kejaksaan Agung, Polri dan KPK akan dibutuhkan.

Anggota fraksi partai Demokrat itu menyatakan tidak ingin ada pihak yang saling menyalahkan sebab kerugian yang dialami Jiwasraya sudah terjadi sejak tahun 2006.

Senada, Deddy anggota fraksi partai PDIP mengungkapkan bahwa puncak kasus Jiwasraya ini disebabkan oleh produk JS Saving Plan yang dimulai sejak 2013 dan jatuh tempo pada 2018.

"JS Saving Plan diluncurkan, tiap tahun boleh dapat keuntungan, 2018 jatuh tempo paling besar, ibarat bisul pecahnya 2018. Ini Pansus agar segera dibentuk, tidak boleh ada dugaan yang tidak baik karena kalau saling menyalahkan, 2018 itu puncaknya," katanya. (JW)



 
Berita Lainnya :
  • PDIP Dongkol Kasus Jiwasraya Dikaitkan dengan Pilpres 2019
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Pj Gubernur Riau: Lancang Kuning Carnival Bakal Tampilkan Fesyen Lokal Menuju Kancah Internasional
    02 Pemprov Riau Bersama Mesjid An-Nur serahkan santunan 150 Anak Yatim
    03 Polda Riau Kerahkan 3.508 Amankan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2024
    04 Jelang Idulfitri, Pj Gubri Harap Seluruh Jajaran Amankan Arus Mudik
    05 Dishub Imbau Masyarakat Lapor Jika Temukan Jukir Liar
    06 Direksi BRK Syariah Lanjutkan Safari Ramadan Bersama Pemprov Kepri dan Berikan Bantuan CSR
    07 Yuk Baca Mudikpedia agar Mudik Ceria dan Penuh Makna
    08 Cuaca Cerah Berawan, Waspada 120 Hotspot Terpantau di Riau.
    09 Tingkatkan Sarana, Masjid Al Huda Pian Padang Natuna Terima Dabamas BRK Syariah
    10 Jabatan Pj Wali Kota Pekanbaru Muflihun Segera Berakhir, Pemprov Riau Segera Proses ke Kemendagri
    11 Indosat Ajak Masyarakat Rayakan Indah Ramadan Lewat Gerakan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
    12 Besok, Pj Gubri Akan Santuni 150 Anak Yatim Dalam Peringatan Nuzulul Quran di Masjid Raya Annur
    13 Safari Ramadan di Rokan Hilir, CSR BRK Syariah Kembali Disalurkan
    14 Para Pelaku Usaha Pemotongan Ayam di Pasar Belantik Siak Terima Surat Keterangan Halal
    15 Kick off Riau Sharia Week 2024: BI Gelar Capacity Building Nazhir Wakaf Produktif Bersama BWI Riau
    16 Masjid Al Fatah Kuansing Terima Dana CSR, Asisten I Pemprov Riau Ajak Menabung di BRK Syariah
    17 Disperindag Mulai Lakukan Tera Ulang di Sejumlah SPBU di Pekanbaru
    18 Cuaca Cerah Berawan, Waspada Puluhan Titik Panas Terpantau di Riau.
    19 BRK Syariah dan Pemprov Riau Salurkan Bantuan CSR Untuk Pembangunan Masjid Nur Ilham di Desa Semunai
    20 BKKBN Riau Tingkatkan Peran BKB
    21 OMBUDSMAN MENGAJI DAN BERBAGI DI MADRASAH ALIYAH MA’ARIF NU RIAU
    22 Konservasi Gajah PHR Mendunia, Raih Green World Environment Awards 2024 di Brasil
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © Buletin Satu - News information About Riau