Ahok Tanggapi Perintah Jokowi Selesaikan TPPI dalam 3 Tahun
Senin, 23-12-2019 - 00:08:37 WIB
 |
| Basuki Tjahja Purnama. |
JAKARTA -- Komisaris PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberi tanggapan terkait perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk pengembangan kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional dalam tiga tahun. Ia sepakat penyelesaian proyek ini bakal mengurangi defisit anggaran.
"Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali," tulisnya dalam akun resmi Instagram, Sabtu (22/12) malam.
Sebelumnya, Jokowi menyebut penyelesaian kawasan TPPI ini bisa menghemat devisa maksimal US$4,9 miliar atau sekitar Rp56 triliun.
"Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM)."
Jokowi lantas meminta Menteri BUMN Erick Thohir, Ahok, dan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati agar pengembangan kilang TPPI segera rampung. Ia menyatakan sudah terlalu lama menanti penyelesaian pengembangan kilang tersebut.
Jokowi meminta pengembangan kawasan tersebut rampung selambatnya tiga tahun dari sekarang. Jokowi pun menyebut ia sudah menanti penyelesaian kilang tersebut selama 5 tahun.
Sementara TPPI sendiri sudah dibangun sejak 20 tahun silam, hanya saja operasional layanan itu belum maksimal karena tersendat sejumlah masalah.
Selain itu, Ahok juga meminta agar semua pihak tidak menyalahgunakan bahan bakar bersubsidi.
"Saya menghimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan. Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara,"
Jokowi memang menunjuk Ahok untuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Tugas berkaitan dengan pengawasan penyaluran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Tugas ia berikan saat menerima Ahok dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati di kantornya Senin (9/12) kemarin. Usai pertemuan, Ahok mengatakan tugas ini tak lepas tekad Jokowi memperbaiki defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan dan membenahi mekanisme perbaikan penyaluran subsidi BBM. (CNI)
Komentar Anda :
