Ma'ruf Amin Serahkan Evaluasi Pilkada Langsung ke DPR
Kamis, 21-11-2019 - 02:15:03 WIB
 |
| Wakil Presiden Ma’ruf Amin. |
JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerahkan wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung ke DPR. Menurut Ma'ruf, banyak hal yang harus dikaji lebih lanjut dari dampak pilkada langsung maupun tak langsung.
"Biar saja nanti berkembang akan dibicarakan DPR dan mendengarkan pendapat publik mana yang terbaik. Mungkin ada cara-cara apakah bisa langsung tapi mengurangi dampak, atau memang diubah jadi tidak langsung lagi karena dampak tidak bisa dihilangkan," ujar Ma'ruf di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (20/11) seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.
Ma'ruf mengakui sistem pilkada langsung selama ini memang tak sempurna. Belakangan, pelaksanaan pilkada langsung dikritik karena dianggap memicu korupsi kepala daerah.
Pelaksanaan pilkada sendiri mengalami sejumlah perubahan. Ma'ruf mengatakan, pelaksanaan pilkada yang semula tak langsung dengan dipilih DPRD diubah menjadi pilkada langsung karena dianggap kurang demokratis. Namun ternyata pelaksanaan pilkada langsung saat ini pun tak lepas dari kritik.
Oleh karena itu, menurutnya, perlu kajian yang mendalam agar pelaksanaan pilkada tak merugikan bagi semua pihak.
"Minta pilkada langsung ternyata juga ada kelemahannya, biaya besar, money politic. Saya kira kita biarkan nanti dikaji lebih dalam, mana yang terbaik kita terus cari saja," katanya.
Polemik soal wacana evaluasi pilkada langsung sebelumnya disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mantan Kapolri itu menilai, perlu evaluasi pelaksanaan pilkada langsung karena selama ini justru banyak menimbulkan kerugian alih-alih menguntungkan.
Biaya politik yang terlalu tinggi disebut Tito menjadi salah satu faktor yang memberatkan pelaksanaan pilkada langsung. Dampaknya, banyak kepala daerah yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tito menyebut hampir semua kepala daerah potensi korupsi karena modalnya saat maju di pilkada langsung tak sebanding dengan gaji yang diterima selama menjabat lima tahun. (CNI)
Komentar Anda :
