JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana membuat peraturan tentang penggunaan closed circuit television (CCTV) di banyak titik di wilayah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dia juga meminta kepala daerah untuk mempersiapkan peraturan serupa.
Tito menyampaikan itu saat memberikan sambutan dalam acara Pemberian Penghargaan Swasti Saba Kabupaten/Kota 2019 di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).
"CCTV ini saya minta tolong kepada bapak-bapak terutama di perkotaan kalau bisa dibuat. Saya nanti akan bicara juga secara internal untuk menyusun peraturannya," kata Tito seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.
Menurut Tito, CCTV banyak memberi manfaat dalam pengelolaan perkotaan. Tak hanya soal keamanan, CCTV juga bisa membantu memecahkan masalah ketertiban lalu lintas, kebersihan, hingga konflik.
"Misalnya ada ribut-ribut, yang paling cepat ke lokasi yang bisa melihat bukan mata kita, tapi cukup dengan CCTV dalam hitungan detik kita sudah bisa lihat," kata dia.
Di beberapa daerah, pemasangan CCTV sendiri sudah digalakkan sejak lama. Misalnya Makassar, Surabaya, Bandung, dan DKI Jakarta.
Tito lalu mencontohkan aksi demonstrasi yang terjadi di sekitar gedung Bawaslu dan Gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu. Tito, yang saat itu masih menjabat sebagai Kapolri, mengaku sangat terbantu dengan rekaman-rekaman kejadian yang tertangkap CCTV milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Sangat terbantu sekali dengan adanya CCTV dari pemerintah DKI," kata dia.
"Kita bisa minta rekamannya, ini juga buat bapak-bapak kepala daerah. Itu akan jadi mata dan telinga, kita tidak bisa lepas. Kita harus memanfaatkan teknologi," lanjutnya.
Tito mengatakan pemasangan CCTV di banyak titik juga bisa dilakukan pemerintah daerah bersama pihak swasta. Menurutnya, itu akan lebih baik.
CCTV milik swasta yang sebelumnya sudah terpasang di gedung-gedung, restoran, hingga perhotelan bisa terintegrasi dengan CCTV milik pemerintah.
Akan lebih bagus lagi, kata Tito, jika dalam CCTV itu telah dilengkapi dengan fitur pengenal wajah atau facial recognition. Nantinya, bisa didukung dengan data milik Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.
"Koordinasi dengan Dukcapil kita, Dukcapil kita udah 90 persen masuk. Jadi kalau kita masukan di dalam CCTV bapak-bapak, ibu-ibu pergerakannya pak Gubernur bisa kelihatan. Kalau tertangkap satu CCTV dia akan record," katanya. (CNI)
Komentar Anda :
