JAKARTA -- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar terlihat kesal terkait namanya disebut-sebut sebagai salah satu calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Ia bahkan mempertanyakan apakah penyebutan namanya sebagai calon Dewas KPK ini bisa dibawa ke ranah hukum terkait dugaan pencemaran nama baik.
"Tadi saya sudah pertanyakan bolehkah saya melakukan gugatan pencemaran nama baik? Kenapa saya harus ikut diviralkan di situ? Atas inisiatif siapa? Ada dua kemungkinan [yakni] membuat baik saya atau ingin menghancurkan saya?" kata Antasari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11), seperti dilansir dari CNNIndonesia.com.
Ia mengaku tidak pernah dipanggil, diajak bicara, atau berkomunikasi dengan siapapun seputar pencalonan menjadi Dewas KPK. Antasari menyatakan bahwa kegiatannya selama ini hanya dihabiskan bersama keluarga.
Antasari kemudian menegaskan bahwa isu yang muncul bahwa dirinya menjadi calon Dewas KPK di media sosial merupakan sebuah berita bohong atau hoaks.
"Saya tidak pernah dipanggil, tidak pernah diajak bicara, tidak pernah komunikasi tentang itu. Begitu muncul, ada apa? Jadi isu yang muncul di beberapa sosial media adalah menurut saya hoaks," ucap Antasari.
Lebih jauh, Antasari menyatakan setuju terkait pembentukan Dewas KPK. Menurutnya, kehadiran Dewas KPK sangat bagus untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan personel KPK.
"KPK itu perlu ada Dewas dengan dasar pengalaman saya di KPK untuk menghindari abuse of power," katanya.
Terkait komposisi Dewas KPK, Antasari berharap unsur wartawan juga berada di dalamnya. Menurut mantan jaksa itu wartawan adalah profesi yang bisa mendengar banyak masalah dan informasi.
"Wartawan itu kupingnya banyak, matanya tajam, bisa mendengar permasalahan dan menginformasikannya. Sehingga Dewas bisa bekerja," ujar Antasari.
Antasari juga berkata bahwa Dewas KPK perlu diisi oleh orang yang mengetahui seluk beluk sistem dan personel KPK.
Selain itu, lanjutnya, Dewas KPK juga harus memahami situasi di internal KPK yang terdiri dari berbagai unsur seperti Polri, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lainnya.
Menurutnya, bila Dewas diisi orang-orang yang tidak memahami masalah-masalah di internal KPK maka hanya akan menjadi simbol dan makan gaji buta.
"Itu tidak efektif. Jadi, orang yang diawasi harus tahu siapa yang mengawasi dan apa yang harus diawasi,' tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo merespons kabar soal Antasari dan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk dalam bursa calon Dewas KPK.
Jokowi menyatakan masih menggodok nama-nama calon anggota Dewas KPK. Ia berharap sosok yang menjadi anggota Dewas itu memiliki integritas.
"Masih dalam penggodokan. Tetapi kita harapkan yang ada di sana [Dewas KPK] memiliki integritas," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (6/11).
Jokowi menyatakan tim internal masih menggodok nama-nama yang sudah masuk. Ia menjanjikan akan menyampaikan ke publik jika sudah memilih lima anggota Dewas KPK. (CNI)
Komentar Anda :
